Jakarta, PONTAS.ID – Anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan latar belakang diumumkannya status caleg mantan terpidana korupsi kepada masyarakat. Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan caleg dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.
Total ada 49 caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi yang disampaikan ke publik, terdiri dari 9 orang maju sebagai calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), 16 orang maju sebagai calon DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, serta 24 orang maju sebagai calon DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan rincian untuk 9 anggota DPD yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi tersebar di 7 provinsi atau daerah pemilihan, antara lain :
- Aceh (1 orang),
- Sumatera Utara (1 orang),
- Bangka Belitung (1 orang),
- Sumatera Selatan (1 orang),
- Kalimantan Tengah (1 orang),
- Sulawesi Tenggara (3 orang)
- Sulawesi Utara (1 orang)
Adapun rincian untuk 49 caleg dari partai politik tersebar di 12 partai antara lain :
- Partai Gerindra (6 orang),
- PDI Perjuangan (1 orang),
- Partai Golkar (8 orang),
- Partai Garuda (2 orang),
- Partai Berkarya (4 orang),
- PKS (1 orang),
- Partai Perindo (2 orang),
- PAN (4 orang),
- Partai Hanura (5 orang),
- Partai Demokrat (4 orang),
- PBB (1 orang),
- PKP Indonesia (2 orang)
“Jadi untuk DPR RI tidak ada (caleg mantan terpidana korupsi). Dan dari 16 partai politik nasional tercatat ada 12 partai politik yang ada mantan terpidana, sementara 4 partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota,” Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Media Center KPU RI, Jakarta, Rabu (30/1) malam.
Editor : Stevanny
