Jakarta, PONTAS.ID – Kemendagri meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengirimkan 131.363 data data pemilih ganda serta 2.618.034 penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik. agar dapat ditindaklanjuti.
“Kiranya bawaslu dapat secara resmi mengirimkan data tersebut by name by addres ke dukcapil untuk segera tindaklanjuti. Kalau hanya angka percuma,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Kamis (6/9/2018).
“Mari Bawaslu kirim datanya ke Dukcapil, Saya akan tindaklanjuti,”pinta Zudan.
Zudan menjelaskan, bagi pemilih yang telah memenuhi syarat dalam Pemilu 2019, namun belum memiliki KTP Elektronik diminta untuk segera melakukan perekaman di Dukcapil.
“Langsung datang ke dinas dukcapil, kecamatan atau minta kami jemput bola,” kata Zudan.
Menurut Zudan, dengan KTP elektronik diharapkan bisa menuju era data kependudukan yang akurat. KTP elektronik, kata dia, bisa meminimalisasi bahkan meniadakan data penduduk ganda.
Di sisi lain, Zudan menuturkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses perekaman KTP Elektronik. Antara lain, adanya warga di perkotaan yang sangat sibuk, atau berpindah-pindah rumah karena pekerjaan.
“Yang tinggal di apartemen-apartemen ini kami lakukan jemput bola,” tutur Zudan.
Kemudian, daerah-daerah yang kondisi geografisnya sulit dan jauh dari dinas dukcapil dan kecamatan. Solusinya, kata Zudan, akan dibentuk unit pelaksana teknis.
“Unit pelayanan teknis ini untuk mendekatkan layanan. Selain itu juga kita jemput bola,” kata Zudan.
Kendala lainnya, kata Zudan, banyak alat perekaman yang rusak. Menurut Zudan, solusinya adalah komitmen dan dukungan APBD. “Daerah harus paham bahwa KTP elektronik ini urusan wajib daerah,” tutur Zudan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 setelah menemukan 131.363 data pemilih ganda. Jumlah itu ditemukan Bawaslu melalui data sampel di 75 kabupaten dan kota
