Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Pasalnya, besar APBN sangat terbatas, sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi semakin meningkat.
Hal Tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri Seminar Nasional “Kebangkitan BUMN-Sektor Perhubungan” di Jakarta, Selasa (28/7/2018).
“Untuk itu pemerintah mengharapkan peran serta BUMN khususnya sektor perhubungan turut serta sebagai bagian dari program pemerintah baik untuk penyediaan infrastruktur maupun penyediaan pelayanan,” kata Menhub.
Peran BUMN ini kata Menhub, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama yaitu Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan penugasan Pemerintah kepada BUMN.
Menhub menjelaskan saat ini beberapa proyek infrastruktur sektor transportasi telah berjalan dan disiapkan pilot project KPBU serta dapat dilaksanakan di pembangunan-pembangunan infrastruktur transportasi yang lain.
Masih menurut Menhub, pihaknya saat ini telah mengerjakan pilot project KPBU yaitu jalur KA Makassar – Pare-pare, Paving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bandara Komodo, Kawasan Transportasi Terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, serta Pelabuhan Bau Bau dan Anggrek.
“Diharapkan pilot project tersebut dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat dilanjutkan pada pembangunan project di lokasi lainnya secara merata di seluruh negeri,” kata Menhub Budi Karya
Tingkatkan Peran Swasta
Dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan BUMN, lanjut Menhub, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Menhub mencontohkan, saat ini tidak ada lagi APBN di beberapa bandara yaitu Bandara Fatmawati di Bengkulu, Bandara Radin Inten di Lampung dan Bandara Sentani di Papua. Dana ratusan miliar itu digunakan untuk mempercepat pembangunam Bandara Buntukunik di Toraja yang sebelumnya selesai 2020 dipastikan 2019 selesai.
Kemudian Bandara Taufik Kiemas di Pekon Serai tadinya selesai di tahun 2020 namun pada tahun 2019 dipastikan selesai dan Bandara di Sukabumi tadinya tahun 2021 akan selesai, “Namun kita percepat selesainya menjadi tahun 2020,” ungkap Menhub Budi Karya
Lebih lanjut Menhub mengatakan selain didukung oleh BUMN, Kementerian Perhubungan mengharapkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pemerintah.
Karena BUMN relatif adalah usaha yang lebih mapan, lanjut Menhub, diharapka melakukan suatu upaya kerjasama operasi atau kerjasama konsesi agar ada payung hukum dengan BUMN.
“Tapi kita tidak melupakan perusahaan swasta lain yang mesti kita alokasi, oleh karenanya kedepan kita berikan kesempatan BUMN memulai tapi kita juga mensyaratkan kepada BUMN untuk memberikan kesempatan swasta untuk join di situ,” tutup Menhub Budi Karya.
Editor: Hendrik JS
