Kebut Rehabilitasi Dampak Gempa Lombok, Begini Strategi Pemerintah

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah memulai rehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok pada hari ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada saat mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, pada Selasa (21/8/2018).

Saat bertemu warga, JK mengajak mereka untuk membangun kembali dan berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.

“Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah,” kata JK melalui keterangan resminya kepada PONTAS.id, siang tadi.

JK mengingatkan agar dana bantuan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, “Tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu,” kata Wapres mengingatkan.

Tahan Gempa 9 SR
Pada saat bertatap muka dengan para penyintas, Wapres JK menjelaskan bahwa tidak ada gempa yang membunuh orang, tetapi bangunannya.

Dengan rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.

“Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa. Yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR,” terangnya.

JK mengharapkan pembangunan satu rumah ditargetkan waktu penyelesaian 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan. ” Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta,” kata Wapres.

Terkait penanganan darurat pascagempa, disampaikan JK bahwa cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional. Saat bencana Aceh, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional.

“Namun saat ini Pemerintah mampu untuk melakukan penanganan dan telah mengerahkan sumber daya kementerian/lembaga seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan BNPB,” pungkasnya.

Libatkan Mahasiswa dan TNI
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya telah melatih warga untuk cara pembangunan rumah tahan gempa. Pelatihan cara pembangunan membutuhkan waktu 1-2 hari.

Basuki kembali menyampaikan bahwa mulai hari ini masa rehabilitasi. Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah. Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah.

“Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak sudah mulai pembangunan, sedangkan Kementerian Pendidikan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar,” papar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengungkapkan, hingga saat ini rumah yang terverifikasi mencapai 10.000-an rumah. Dan BNPB telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 keluarga.

“Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit,” ungkap Willem.

Wapres JK mengakhiri kunjungan dengan melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Kepala BNPB, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Timur, Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok, dan perwakilan organisasi perangkat daerah Provinsi NTB.

Editor: Hendrik JS

Previous articleJasa Marga Terjunkan Jasmapala Bantu Korban Terdampak Gempa Lombok
Next articleICP DAS Dukung Pengembangan Otomasi Industri di Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here