Jokowi Serahkan Sertifikat, BPN Targetkan 80 Ribu Sertifikat Di Papua 2018

Sertipikat Tanah

Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Rabu 11 April 2018 sore.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari sejumlah daerah yang ada di Provinsi Papua.

Kepada para penerima sertifikat, Jokowi -sapaan Joko Widodo- berpesan untuk menjaga sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Mengingat, pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.

“Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang,” ujar Presiden.

Penerbitan sertipikat yang gencar dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya bertujuan untuk mengurangi sengketa kepemilikan tanah.

“Di seluruh tanah air setiap saya turun ke kampung, ke desa selalu keluhannya adalah berkaitan dengan sengketa tanah atau sengketa lahan. Kenapa itu terjadi? Karena masih banyak sekali lahan-lahan kita yang belum bersertipikat, sengketa bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan saudaranya. Inilah pentingnya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki (sertipikat),” ujar Jokowi, seperti dikutip dari laman bpn.go.id, Jumat (13/4/2018).

Selain penting, sertifikat juga memiliki sejumlah manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Salah satunya sebagai agunan di bank untuk menambah modal usaha.
“Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan,” ucap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga menyampaikan pesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan digelar serentak di seluruh Tanah Air.

“Jangan sampai ada keretakan di antara kita saudara sebangsa se-Tanah Air gara-gara pesta demokrasi,” tuturnya.

Target 80 Ribu Sertifikat
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam laporannya kepada Presiden, bahwa masyarakat yang hadir sebagai penerima sertipikat, berasal dari 10 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua yakni masyarakat dari Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

“Untuk Provinsi Papua pada tahun 2017 BPN berhasil menerbitkan 70.000 sertipikat hak atas tanah dan tahun 2018 dalam rangka percepatan, di Provinsi Papua akan diterbitkan 80.000 sertipikat,” imbuh Sofyan.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan hambatan kegiatan pensertipikatan karena permasalahan hak ulayat, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa jajarannya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya telah berbicara dengan Pak Bupati ada masalah yang harus kita selesaikan, karena harus diletakkan terlebih dahulu tentang bagaimana masalah hak ulayat. Tetapi kemudian kalau ada sengketa kita cari dahulu akar permasalahannya. Karena ini persoalan lama kita akan cari dahulu akar permasalahnnya dan bagaimana penyelesaiannya,” terang Sofyan.

Terkait dengan target pensertipikatan sebanyak 80.0000 bidang di tahun 2018, prinsip clean and clear tetap menjadi acuan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dalam bekerja. Tanah ulayat yang sudah dilepaskan oleh masyarakat adat yang kemudian menjadi hak milik individu, bisa menjadi objek pensertipikatan.

“Dengan adanya sertipikat maka menjadi pasti. Jadi ini memang penyelesaian sertipikat untuk ke depan, yang sekarang sengketa harus diselesaikan. Kita tidak mau kemudian dengan pensertipikatan ini menciptakan masalah di kemudian hari”, pungkas Sofyan

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Editor: Idul HM

Previous articleHindari Penyakit Tumbuhan, Mobil Papua Nugini Masuk RI Wajib Car Wash
Next articleTeluk Balikpapan Tercemar Limbah B3, Zona Verifikasi Diperluas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here