Peningkatan Layanan Kesehatan Harus Jadi Perhatian Pemda

Tjahjo Kumolo

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah Daerah diminta memperhatikan kesejahteraan maupun pola karir tenaga kesehatan. Selain itu, izin praktek dokter dan pendirian klinik jangan dipersulit, tapi tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku.

“Tenaga kesehatan harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk masalah kesejahteraan dan pola karier, ” kata Tjahjo selaku Menetri Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, (22/3/18).

Menurut Tjahjo, IDI sebagai organisasi profesi yang jadi wadah para dokter seluruh Indonesia, adalah mitra Pemda. Keberadaan IDI harus dimaksimalkan, untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan kesehatan di Tanah Air. Tjahjo menambahkan, masalah kesehatan itu sendiri menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan. Layanan kesehatan adalah layanan wajib dasar yang harus dilaksanakan. Pemerintah sendiri berkomitmen terus mendorong peningkatan anggaran untuk layanan kesehatan. Apalagi UU Kesehatan mengamanatkan, minimal 10 persen APBD harus dialokasikan untuk layanan kesehatan. Ini tentu membutuhkan komitmen seluruh Pemda di Indonesia.

“Layanan kesehatan sebagai layanan wajib mendasar harus benar-benar terlaksana di daerah dengan dukungan APBD, minimal 10% dari total APBD sesuai UU Kesehatan,” katanya.

Tjahjo menambahkan, ia sebagai Mendagri telah menginstruksikan kepada para kepala daerah, untuk tidak mempersulit izin praktek dokter dan pendirian klinik kesehatan. Bahkan, proses perizinan praktek dokter atau klinik tak perlu melalui PTSP. Yang penting standar layanan benar-benar seusai yang digariskan Kementerian Kesehatan.

“Izin paktek dokter dan izin pendirian klinik agar di mudahkan dan seharusnya tidak perlu dilayani melalui PTSP standard prosedur yang ditetapkan oleh Kemenkes,” katanya.

Kemendagri sendiri, lanjut Tjahjo melalui koordinasi teknis akam memastikan program-program kesehatan dapat terlaksana di daerah. Bahkan Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terus menguatkan koordinasi. Sehingga masalah2 di daerah, misalnya kasus gizi buruk di Asmat, difteri, stunting, gizi buruk dan lain-lain bisa cepat tertangani.

Di tempat yang sama, pengurus IDI, dr Ilham Oetama Marsis peran Kemendagri dalam meningkatkan layanan kesehatan sangat strategis. Sebab Kemendagri mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah. Sehingga apa yang jadi program utama pemerintah Jokowi dapat terlaksana.

Dalam kesempatan itu juga dr Ilham sempat memaparkan potret implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam kurun 4 tahun terakhir. Menurut Ilham, JKN berjalan tidak konsisten. Banyak UU yang di langgar. Akibatnya, muncul beberapa persoalan antara lain kekecewaan terhadap fasilitas kesehatan, kekecewaan pasien, perusahaan farmasi, penolakan Pemda dan keengganan badan usaha bergabung, sampai permintaan revisi total.

“Selain itu BPJS sangat tertutup, harus ada transparansi dana JKN atau Dana Amanat atau Dana Jaminan Sosial. Karena dana ini adalahmilik seluruh peserta atau rakyat. Semua perhitungan dan belanja JKN harus transparan agar semua rakyat memahami tingkat kecukupan iuran,” katanya.

Previous articleMendagri Angkat Bicara Tanggapi Berita Hoax
Next articleSelamatkan 12 Suku, Bupati Yakuhimo Datangi PUPR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here