Jakarta,PONTAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berujar pemerintah saat ini masih mengandalkan dialog dengan dunia usaha guna menarik devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Ia berujar belum ada rencana untuk merevisi Undang-Undang No.24/1999 tentang lalu lintas devisa.
“Kalau hanya mengubah UU itu ya kami hanya menyiapkan dan memperdebatkannya sudah panjang, Sementara, kebutuhan akan devisa hasil ekspor itu mesti dipenuhi dalam jangka pendek.” ujar Darmin di Hotel The Westin, Rabu malam, 15 Agustus 2018.
Darmin mengatakan Indonesia sangat perlu devisa hasil ekspor itu masuk ke perbankan dalam negeri dan dikonversi menjadi rupiah. “Sehingga prioritasnya adalah membangun kesepakatan,” ujar dia.
Sebab, saat ini Indonesia tak hanya mengalami defisit neraca berjalan, namun juga defisit neraca perdagangan. Imbasnya, rupiah sempat anjlok. Berdasarkan Jakarta Interbank Dollar Rate Bank Indonesia, kurs tercatat berada di level Rp 14.619 per dolar AS pada Kamis, 16 Agustus 2018.
Artinya, nilai tukar menguat sebesar 2 basis poin ketimbang Rabu, 15 Agustus yang berada di level Rp 14.621 per dolar AS. Rupiah mencapai puncak pelemahan di pekan ini pada 14 Agustus 2018 saat menginjak level Rp 14.625 per dolar AS.
Maka, berbagai langkah jangka pendek dan menengah diperlukan untuk mengatasi perkara defisit itu. Beberapa langkah yang ia sebutkan antara lain menggenjot pariwisata dengan dengan membangun infrastruktur penunjang seperti jalan akses dan jaringan air bersih di lokasi wisata.
Selain itu, memberikan kemudahan kredit usaha rakyat untuk usaha mikro kecil dan menengah di bidang pariwisata, seperti membangun penginapan, toko cinderamata, juga rstoran. “Itu lebih cepat menarik devisa.”
Selain itu, pemerintah juga menyusun langkah jangkar yakni penerapan penggunaan biodiesel dengan kandungan minyak sawit 20 persen alias B20 mulai September mendatang. “Dan itu akan ada penghematan devisa,” kata Darmin.
Editor: Idul HM
