Geledah Kantor BPN Jaksel, Polisi Sita Dokumen Terkait Mafia Tanah

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi saat mendatangi Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022)

Jakarta, PONTAS.ID – Penyidik Polda Metro Jaya yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengky Haryadi menyita beberapa dokumen saat menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Selatan (Jaksel) terkait dugaan mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.

“Kita adakan penggeledahan, ternyata ditemukan sertipikat yang sudah seharusnya diserahkan dari tiga tahun lalu tapi ternyata belum diserahkan. Itu dari sisi korban,” kata Hengky usai penggeledahan Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).

Dikatakan, beberapa dokumen disita antara lain puluhan dokumen bundel Permohonan Sertifikat Wilayah Cipedak-Jagakarsa, puluhan Warkah Sertifikat Wilayah Cipedak-Jagakarsa dan beberapa alat tulis kerja (ATK) berupa mesin pencetak dan sebagainya.

Beberapa dokumen yang disita tersebut diduga digunakan oleh para tersangka yang tak bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana.

Hengky menyebutkan, berbagai modus operandi yang dilakukan tersangka ada banyak sehingga kepemilikan tanah korban saat ini masih belum jelas.

Modus Baru
Hengky jugamengungkap adanya modus baru yang dilakukan sindikat mafia tanah di Kantor BPN Jakarta Selatan.

“Selama ini modus mafia tanah yang sering disampaikan oleh itu pada proses pengalihan tetapi hingga saat ini adalah proses penerbitan,” kata dia.

Menurut Hengky, modus baru mafia tanah ini yang pertama adalah proses pengalihan mafia tanah yang diakui proses penerbitan serta melibatkan beberapa instansi ternama bahkan pejabat BPN.

Adapun modus para oknum mafia tanah lainnya, yakni mengubah identitas data yuridis korban menjadi milik orang lain dan bisa merebut tanah yang bukan haknya dengan data palsu.

Selain itu, ada juga lokasi yang sudah bersertipikat dibuat pembanding dan menggunakan modus paling canggih yakni ilegal akses yang berhasil ditembus para mafia.

Korban Mafia Tanah
Lebih lanjut, Hengky menyayangkan banyak masyarakat yang belum sadar menjadi korban. Bahkan pihaknya menemukan data dari tiga tahun lalu yang ternyata belum diserahkan.

Disebutkan Hengky, korban modus operandi mafia tanah ini mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. Sehingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya membantu masyarakat malah terhambat karena oknum tak bertanggung jawab.

Maka dari itu, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beserta pihak berwenang lainnya untuk memberantas hal tersebut.

Hengky memastikan Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan yang bersifat berkesinambungan untuk menuntaskan mafia tanah dan membantu para korban. “Sifat penyidikan kami berkesinambungan, sampai dengan menuntaskan mafia tanah ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, perangi mafia tanah,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena diduga terlibat kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.

“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN (aparatur sipil negara) BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka,” kata Hengky kemarin di Polda Metro Jaya.

Sehari sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta mengatakan, tersangka PS menerbitkan sertipikat dengan warkah palsu.

Zulpan mengatakan PS merupakan Ketua Adjudikasi PTSL pada salah satu Kantor BPN di Jakarta Selatan. Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Tapi sewaktu melakukan tindak pidana ini dia menjabat sebagai Ketua Ajudifikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan,” tutur Zulpan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan PS ditangkap oleh jajaran Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Selasa (12/7/2022) menjelang dini hari.

Zulpan menegaskan proses penyelidikan mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN masih terus digencarkan, karena polisi menduga masih banyak ASN yang terlibat kasus serupa.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleLahan yang Diklaim Warga Dicaplok AGM Ternyata Masuk Kawasan Hutan
Next articleMalaysia Harusnya Konsisten Laksanakan MoU Agar Pengiriman PMI dapat Dilakukan Lagi dengan Benar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here