Tepis Tudingan Makelar Jabatan di Pemkab Banjar,DPRD: Halusinasi !

Kabupaten Banjar, PONTAS.ID– Anggota Komisi III DPRD Banjar, Mardani menilai penggiringan opini dengan menarasikan adanya dugaan oknum makelar jabatan dan proyek di Pemkab Banjar pada periode kepemimpinan Saidi Mansyur-Habib Idrus Al Habsyi merupakan sebuah halunisasi.

“Sejak awal mencalonkan diri, Saidi Mansur-Habib Idrus berkomitmen serta berniat untuk memberantas praktek jual beli jabatan terhadap mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Banjar. Jadi, kalau ada upaya penggiringan opini dengan membuat isu seperti itu menurut saya oknum pelaku pembuatnya sedang berhalusinasi,” sebut dia, melalui perpesanan instan Whatsapp, Senin (25/10/2021).

Ditambahkan dia, ketika Bupati Saidi Mansyur melakukan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Banjar, dipastikan tidak ada pihak manapun memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi seperti menjadi makelar jabatan yang berujung pada transaksional.

“Bahkan, Bupati sendiri mewanti-wanti orang di sekitarnya termasuk saya agar jangan menjadikan promosi dan mutasi jabatan ini sebagai ladang mencari keuntungan. Apabila terbukti ada oknum menerima sesuatu dari birokrat karena menginginkan jabatan tertentu, Bupati Saidi memastikan akan mencopot jabatan birokrat tersebut dan mengembalikan ke jabatan semula,” tegas Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar ini.

Sebabnya, sambung Mardani, penggiringan opini adanya makelar jabatan pada saat pelantikan mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Banjar pada periode kepemimpinan Saidi Mansyur-Habib Idrus tersebut dianggap sebagai halusinasi lantaran tidak berdasarkan informasi yang akurat.

Terpisah, mantan anggota Pansus Hak Angket DPRD Banjar periode 2014-2019 terkait jual beli jabatan, Ismail Hasan memastikan kalau ada indikasi transaksi dalam setiap promosi dan mutasi Jabatan, biasanya indikasinya jelas.

“Indikasi tersebut bisa diukur dari ada laporan atau pengaduan ke DPRD Banjar terkait dugaan adanya oknum makelar mentransaksikan jual beli jabatan. Sejauh ini belum ada laporan ke DPRD baik disampaikan secara lisan maupun tertulis dilayangkan sampai ke komisi I,” terang politikus asal Partai Demokrat ini.

Dibeberkan dia, hal ini berbeda dengan dulu ketika kami mengusung hak angket yang didasarkan pada laporan disampaikan secara lisan maupun tertulis ke DPRD serta adanya pemberitaan secara masif soal dugaan adanya transaksi jabatan.

“Meskipun keputusan hasil hak angket tersebut mentok secara politik karena kami pengusung hak angket waktu itu minoritas,” beber dia.

Dipastikan dia, selaku mantan anggota pansus Hak Angket makelar Jabatan periode lalu, saya termasuk orang yang sedikit banyaknya memberikan masukan soal promosi dan mutasi jabatan pada dua kali pelantikan pejabat periode pemerintahan Saidi Mansyur-Habib Idrus.

“Saya sampaikan promosi maupun mutasi jabatan di Pemkab Banjar harus steril dari isu transaksi pada saat kepemimpinan Saidi – Habib Idrus,” tutup dia.

Penulis: M. Apriani
Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleTingkatkan Integritas, Kementerian KP Gandeng KPK
Next articleGus Jazil Dorong Fatayat NU DKI Jadi Pelopor Kesuksesan Perempuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here