Tabrak Permendagri, Anggota DPRD Banjar Semprit Pansus SOTK

Saidan Pahmi, Anggota Badan Bapemperda DPRD Banjar

Kabupaten Banjar, PONTAS.ID – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjar, Saidan Pahmi sarankan Panitia Khusus (Pansus) Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) untuk membaca aturan sebelum merumpunkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Pasalnya, menurut Saidan, Regulasi terkait dengan perangkat daerah bukan hanya termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016.

“Perlu mempelajari juga peraturan kebijakan atau beleidsregel yang termaktub di berbagai peraturan menteri seperti Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas PMPTSP,” sindir Legislator asal Kecamatan Sungai Tabuk ini saat dimintai komentar melalui sambungan selular, Minggu (3/10/2021).

Lebih lagi, dikatakan dia, secara tegas dalam pasal 2 Permendagri nomor 25 tahun 2021 menyebutkan bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan Dinas PMPTSP untuk tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

“Bahkan, pada ketentuan peralihan pasal 12 menegaskan bagi DPMPTSP yang masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya karena intensitas perizinan berusaha, investasi, pendapatan asli daerah rendah, dan keterbatasan sumber daya aparatur, wajib menyesuaikan paling lama dua tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan,” terang Politikus Partai Demokrat ini.

Ditambahkan dia, ketentuan dalam Permendagri tersebut perihal keberadaan DPMPTSP yang mesti terpisah dengan urusan pemerintahan lainnya sebagai tindaklanjut dari UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 tahun 2021.

“Kalau merumpunkan Dinas PMPTSP dengan Disnakertrans tetap dipaksakan oleh Pansus SOTK DPRD Banjar, dikhawatirkan Perda SOTK bertentangan dengan peraturan diatasnya dan batal demi hukum karena adanya azas lex superior derogat legi inferior,” jelas anggota Komisi II DPRD Banjar ini.

Sebelumnya, keinginan Pansus Perda SOTK DPRD Banjar untuk menggabungkan Bappeda-Litbang dengan BKDPSDM, kandas lantaran dipatahkan oleh Kemendagri saat melakukan konsultasi.

Penulis: Mohammad Apriani
Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleMPR Kolaborasi dengan ESQ Siapkan Materi Empat Pilar
Next articleWacana Super App PeduliLindungi, DPR: Pastikan Security Data Memadai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here