Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meski mendukung peleburan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pelindo I, II, III dan Pelindo IV, meminta pemerintah agar memperhitungkan secara matang jajaran direksi baru.
“Syarat pertama harus berpengalaman dalam jasa layanan pelabuhan sehingga, tidak perlu beradaptasi lebih lama saat memimpin merger Pelindo yang membutuhkan akselerasi cepat,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021).
“Kedua, Dirut Pelindo harus bisa mengerti dan mampu melakukan konsolidasi bisnis dan menentukan arah kebijakan yang progresif agar mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan internasional lainnya sehingga bisa meningkatkan daya saing logistik Indonesia,” kata Baidowi.
Hal lain yang tak tak kalah penting, menurutnya, dirut harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua karyawan Pelindo yang jumlahnya ribuan orang.
Standar Layanan
Dia mengatakan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja di semua unit perusahaan baik yang sebelumnya berinduk pada Pelindo I hingga Pelindo IV.
“Dirut harus mampu memastikan probabilitas perusahaan tidak terpecah dan memaksimalkan peran SDM yang ada agar bisa saling menyempurnakan kekurangan yang ada,” ujar Baidowi.
Masih menurut Baidowi, penggabungan (merger) akan membuat kinerja perusahaan ini memiliki standar yang sama dalam mengelola pelabuhan di Indonesia.
“Pelindo bisa meningkatkan kinerja layanan pelabuhan secara terintegrasi sehingga membuat pengguna jasa bisa menikmati layanan yang sama di semua pelabuhan di Indonesia,” kata Anggota Komisi VI DPR RI yang membawahi BUMN tersebut.
Sosialisasi
Sehari sebelumnya, Pelindo I, II, III dan Pelindo IV telah menggelar sosialisasi tentang rencana merger Pelindo kepada berbagai perwakilan asosiasi, instansi, hingga pemangku kepentingan terkait pelabuhan.
Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono mengatakan, peleburan keempat BUMN di masing-masing wilayah operasional menjadi satu BUMN Layanan Kepelabuhanan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan serta layanan logistik yang terintegrasi.
“Saat ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh 4 entitas BUMN. Kapabilitas dari masing-masing BUMN ini bisa berbeda baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun pengalaman yang mana hal ini berdampak pada perbedaan output pelayanan yang diberikan,” kata Arif.
Arif menyampaikan, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh berbagai perwakilan asosiasi kepelabuhan diantaranya adalah, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Kemudian, Indonesia National Shipowner Association (INSA), Indonesia Shipping Agencies Association, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Gabungan Importir Nasional (GINSI), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat, dan lainnya.
Tidak hanya asosiasi, hadir pula beberapa perwakilan instansi juga turut hadir dalam sosialisasi ini seperti diantaranya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Navigasi, Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, BMKG, dan Kepolisian Pelabuhan.
Sebagai informasi, pasca penggabungan, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV.
Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis. Keempat subholding tersebut adalah: (1) peti kemas, (2) non peti kemas, (3) logistik & hinterland development, dan (4) marine, equipment, & port services.
Pemfokusan klaster-klaster bisnis dinilai akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan, melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM.
Penulis: Fajar Virgyawan Cahya
Editor: Yos Casa Nova F
