Reforma Agraria, Bupati Sergai Serahkan 1.000 Sertipikat Tanah

Sergai, PONTAS.ID – Bupati Sergai Darma Wijaya menyerahkan 1.000 lembar sertipikat tanah secara simbolis yang diwakili 25 warga dari kecamatan Seirampah, Seibamban,Tanjung Beringin dan Perbaungan di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Seirampah, Rabu (22/9/2021).

“Penyerahan sertipikat redistribusi tanah objek reforma Agraria tahun 2021 ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan konflik tanah di Indonesia ini segera terselesaikan,” kata Bupati usai penyerahan.

Bupati berharap, dengan ini masyarakat dapat memanfaatkan sertipikat tanah dengan sebaik-baiknya apalagi disia-siakan atau dialihkan. “Ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan, bahwa Sergai adalah kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten induk Deli Serdang tahun 2004 silam. Sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan.

“Luas kabupaten ini kurang lebih 1.900 kilometer persegi dan sebagian merupakan perkebunan. Baik perkebunan swasta atau milik BUMN dan persoalan agraria kerap terjadi di wilayah ini,” ungkapnya.

Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi berharap agar para pemilik sertipikat tanah dapat memanfaatkannya dengan baik. Sertipikat ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19.

“Saya akui Sergai ini cukup cepat menyelesaikan target penerbitan sertipikat tanah. Ini semua tentunya berkat dukungan dan arahan bapak Bupati dan jajaran Pemkab Sergai,” ungkap Dadang.

Dadang menargetkan tahun 2025, seluruh bidang tanah di Sumut khususnya di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat sudah harus tersertifikasi. “Baik itu milik masyarakat, aset Pemerintah, aset BUMD dan lainnya,” sambungnya.

“Kita targetkan tahun depan akan lebih banyak lagi bidang tanah yang sudah tersertifikasi,” harapnya.

Secara virtual, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan bahwa masalah agraria masih terus berlanjut. Sehingga ia memerintahkan Kementrian Agraria /Kepala BPN untuk melakukan suatu trobosan melalui gugus tugas agraria.

“Saya tidak ingin konflik agraria terus berlanjut. Begitu juga masyarakat dan badan usaha yang harus memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Untuk itu dihari ini saya serahkan 124 ribu sertipikat tanah yang tersebar di 26 provinsi dan 120 kabupaten/kota,” jelas Presiden.

Penerbitan sertipikat ini berasal dari tanah negara penyelesaian konflik dan kawasan hutan. Negara berkomintmen untuk mengurai konflik soal agraria. Jajaran Polri diminta memberangus mafia tanah dan tegakkan hukum secara tegas.

“Tanah yang digarap juga diminta bermanfaat dengan menumbuhkan usaha melalui sertifikat ini. Begitu juga dengan jajaran Kementrian terkait juga diminta memberikan bantuan bisa berupa pelatihan, pemberian bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya,” tutup Presiden.

Turut hadir, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Tripriyono, Kakanwil BPN Sumut Dadang Suhendi, Kapolres Sergai AKBP R. Simatupang, Kepala BPN Sergai Joko Sutari dan sejumlah masyarakat penerima sertifikat tanah.

Penulis: Andy Ebiet
Editor: Ahmad Rahmansyah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here