Sebut Anies Gagal, 2 Fraksi di DPRD Tolak Perubahan RPJMD

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan

Jakarta, PONTAS.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Dua dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta ini menilai usulan perubahan RPJMD 2017-2022 harus dipertimbangkan kembali.

“RPJMD merupakan program kerja, rencana pembangunan, dan pencapaian kinerja kepala daerah selama menjabat yang merupakan kompilasi janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Senin(2/8/2021).

Gembong mengaku khawatir perubahan RPJMD 2017-2022 yang menurutnya dipaksakan itu hanya untuk menutupi kegagalan dari Gubernur dari tolak ukur RPJMD.

Senada dengan itu, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga menilai usulan revisi RPJMD ini hanya terkesan untuk memenuhi kebutuhan politik pimpinan Pemerintah Provinsi DKI, yakni Gubernur Anies Baswedan.

“Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program, dan tidak menjawab 10 dari 16 tantangan-tantangan akibat pandemi Covid-19,” ujar Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza Probowo.

Selain itu usulan perubahan RPJMD juga dinilai tidak dapat memenuhi aspek legalitas dan aspek substansi yang dipersyaratkan. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta mampu membuktikan tiga syarat yang tertulis pada Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah terpenuhi, yakni pertama adanya hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa proses perumusan RPJMD yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Permen.

Kedua adanya hasil evaluasi yg menunjukkan substansi dari RPJMD bertentangan dengan Permen dan ketiga terjadi perubahan yang mendasar.

“Tidak bisa hanya menggunakan alasan salah satu saja, jika memang salah satu alasan saja diperbolehkan maka seharusnya Permen tersebut menggunakan kata “atau”. Jangan sampai revisi Perda RPJMD ini dibuat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Anthony.

Dari aspek substansi, Fraksi PSI menyoroti pidato Gubernur DKI Jakarta yang menyebutkan perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan nasional serta pemulihan, dan pemantapan pembangunan usai pandemi Covid-19.

“Namun, Fraksi PSI menemukan beberapa catatan ketidaksesuaian antara lain dengan mengurangi atau menghilangkan beberapa program dan kegiatan vital bagi penanganan Covid-19,” ucapnya.

Penulis: Heru Mindarto
Editor: Ahmad Rahmansyah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here