Banjarmasin, PONTAS.ID – Tudingan keras Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Cagub Kalsel) nomor urut 2, Denny Indrayana malah menyerang diri sendiri alias senjata makan tuan. Sebab, Denny menyebut 70 persen warga Banjarmasin saat Pilkada melakukan praktik money politic (politik uang) berdasarkan hasil penelitian lembaga survei.
“Pasangan Denny-Difri unggul di Banjarmasin dengan 118.464 suara mengalahkan pesaingnya Sahbirin-Muhiddin. Lalu kalau 70 persen warga memilih karena uang, berarti peraih suara terbanyak yang melakukan money politic kalau benar seperti itu,” ungkap Anggota DPRD Kalimantan Selatan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suripno Sumas, di Banjarmasin, Rabu (5/5/2021).
Jika Denny menuding 70 persen pemilih di Kota Banjarmasin bermental politik uang, maka sebenarnya telah mencoreng mukanya sendiri, “Berarti kemenangan dia (Denny) juga dengan money politics. Padahal setahu saya warga Banjarmasin tidak bisa dipengaruhi dengan uang,” sindir Suripno.
Suripno juga mengaku sangat tersinggung dengan tudingan Denny itu, “Saya kira itu sebuah tuduhan yang kejam dan melukai hati warga. Saya sangat yakin di Banjarmasin tidak terjadi seperti yang dituduhkan Denny Indrayana,” ucap dia
Sebelumnya, Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas membantah pernah merilis hasil survei tahun 2019 maupun 2020 untuk warga Kalsel seperti pernyataan Denny Indrayana yang menuding 70 persen warga Banjarmasin memilih karena uang.
“Di berita itu gak ada sumber (pihak) SMRC yang dikutip. Tahu dari mana ada survei Kalsel bulan Desember? Setahu saya SMRC tak pernah rilis temuan survei Kalsel tahun 2019 atau 2020,” kata Sirojudin di Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Bahkan, hasil survei yang diklaim Tim Denny-Difri sebagai hasil survei SMRC itu dijadikan salah satu alat bukti saat melakkukan gugatan sengketa Pilkada Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK) dan tercantum dalam “Bukti-bukti Penguat Bahaya Money Politics” pada bukti nomor 429 yang disebut sebagai Bukti P-280.
Kebiasaan Beli Suara
Dalam kesempatan berbeda, Denny Indrayana, mengatakan tantangan yang dihadapinya dalam Pilkada 2020 adalah melawan politik uang.
“Pertarungan antara yang saya sebut duitokrasi, bagaimana daulat uang berhadapan dengan rakyatokrasi. Antara duit dengan rakyat berhadapan,” kata Denny dalam diskusi Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki, Minggu (2/5/2021) lalu.
Denny mengatakan, Kalsel adalah gambaran dari penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa biaya politik di wilayah dengan sumber daya alam yang tinggi menghadirkan biaya politik yang besar
Denny menceritakan, kebiasaan membeli suara sekalipun di wilayah agamis di Kalimantan Selatan sangat jamak terjadi.
Salah satu survei, kata Denny, juga menyebutkan bahwa 70 persen pemilih di Banjarmasin memilih kandidat kepala daerah karena uang. Padahal, Banjarmasin merupakan wilayah dengan akses pendidikan dan informasi yang lebih baik.
“Ini menunjukkan saya masuk ke wilayah politik, bertarung dengan suasana politik yang berhadapan dengan kekuatan modal atau oligarki yang juga ingin mempertahankan jejaring bisnisnya, yang biasanya beririsan dengan birkorasi dan aparat keamanan,” kata dia.
Penulis: M. Apriani
Editor: Pahala Simanjuntak
