Desak KPK Periksa Anies, Formula Datangi Gedung Merah Putih

Jakarta, PONTAS.ID – Massa Forum Masyarakat Untuk Keadilan (Formula) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa mendesak agar KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta, terkait dana penyelenggaran Formula-E.

“Ini tentang arogansi dari seorang Gubernur dalam mengambil kebijakan,” kata Koordinator aksi, Oscar Pendong, saat ditemui PONTAS.id, di lokasi, Jumat (26/3/2021).

“Seharusnya dana Formula-E itu bisa dipakai untuk penanganan banjir, bantuan sosial untuk warga DKI Jakarta. Tapi justru dana itu di alokasikan ke hal hal yang tidak penting,” ucapnya.

Oscar menambahkan, pihak KPK mempersilakan pihaknya melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Formula-E, namun harus dilengkapi bukti otentik.

“Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus bertanggung jawab juga untuk memberikan transparansi penjelasan kepada warga DKI Jakarta,” tutupnya

Untungkan Jakarta
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan anggaran balap mobil Formula-E sebesar Rp,983 miliar lebih akan menguntungkan ekonomi ibu kota dan juga nasional.

“Perhitungan keuntungan sudah dikaji oleh para konsultan profesional sebagai pihak ketiga. Perhitungannya bukan cuma dari sisi manfaat ekonomi, tapi juga analisa keuangannya, “Kalau tidak (menguntungkan), tidak berani kita,” kata Riza beberapa waktu lalu.

Riza juga memastikan acara Formula-E diundur hingga 2022 mendatang lantaran pandemi Covid-19 yang belum selesai, “Tentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta penerapan protokol kesehatan kalau tahun 2022 dampak pandemi masih tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana menjamin anggaran Formula E tidak akan hangus meskipun ditunda hingga 2022, “Uang yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk event di 2022,” ungkap Project Director Sportainment Jakpro M. Maulana.

Maulana menyebut pembayaran Bank Garansi bisa ditarik, namun commitment fee akan hangus jika Formula-E dibatalkan, “Acara itu hanya ditunda, maka komitmen untuk pelaksanaan tetap harus dibayarkan sesegera mungkin,” kata Maulana.

Tabrak Aturan
Sebelumnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta mencatat Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembayaran kepada promotor dan pemegang lisensi Formula-E sebesar 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp.983,31 miliar sejak 2019-2020.

Rincian pembayaran itu terdiri dari fee senilai Rp.360 miliar yang dibayarkan pada 2019. Lalu, fee senilai Rp.200,31 miliar yang dibayarkan pada 2020.

“Kemudian, Bank Garansi setara Rp.423 miliar,” tulis BPK dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 sebagaimana dikutip PONTAS.id, Sabtu (2/3/2021).

Dari temuan ini, BPK DKI Jakarta menilai Jakpro belum optimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO, di mana harapannya renegosiasi kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.

BPK menilai, kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here