Menkop: Porsi Kredit untuk UMKM Idealnya di Angka 30 persen

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menuturkan bahwa UMKM masih harus berjuang di masa pandemi. Hal ini tidak mudah dilakukan karena kendala terbesar dalam pengembangan bisnis UMKM masih terletak pada akses pembiayaan.

Teten bilang, pada 2020, proporsi kredit UMKM dalam total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen.

“Padahal idealnya, dengan populasi UMKM yang amat besar, maka sudah sepatutnya rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat pada angka 22 persen hingga 30 persen,” kata Teten, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (27/2/2021).

Lebih jauh, Teten ingin agar rasio kredit perbankan terhadap UMKM dapat segera ditingkatkan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia.

Tidak hanya mendorong kredit, di tahun 2021 ini, Kemenkop UKM sendiri telah menyiapkan stimulus untuk membangkitkan UMKM seperti berupa subsidi bunga KUR dan Non-KUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Untuk meningkatkan pembiayaan formal, Kemenkop-UKM bersama Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh lembaga pembiayaan akan terus meningkatkan literasi keuangan UMKM, mengupayakan pembiayaan yang efektif meningkatkan skala UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja,” terangnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso, memaparkan bahwa ada beberapa hambatan dan kendala yang sering dialami baik oleh kreditur maupun debitur dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Dari sisi perbankan sebagai penyalur kredit, menurut catatan Kemenkop UKM, penyaluran kredit melalui perbankan masih berada di kisaran 20 persen.

“Ini sudah sesuai dengan peraturan eksisting. Memang angkanya masih segini-segini saja, kita ingin lebih besar, 22 persen, 25 persen atau sampai 30 persen,” papar Agus.

Kemudian, skema produk kredit atau pembiayaan bank juga kadang tidak sesuai dengan nature usaha UMKM. Bank juga terkadang tidak memiliki informasi yang cukup tentang profil UMKM potensial yang bisa dibiayai.

“Lalu, persyaratan kredit UMKM cukup ketat karena adanya ketentuan terkait risk management bank yang berhubungan dengan permodalan bank,” terangnya.

Sementara, dari sisi debitur, UMKM masih memiliki persepsi risiko tinggi. UMKM juga masih minim informasi akses pasar untuk mendukung segmen usahanya.

Selain itu, kemampuan UMKM yang masih terbatas untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Kadang, ada pula UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, meskipun pemerintah sendiri mendorong adanya digitalisasi pencatatan keuangan usaha.

Oleh karena itu, UMKM perlu mendapat dukungan peningkatan pembiayaan seperti alternatif sumber dana selain perbankan. UMKM juga mendapat pembiayaan oleh LKBB, khususnya kepada calon debitur yang masih non “bankable”, serta peningkatan peran LPDB dalam pembiayaan melalui koperasi.

“Perlu juga mendorong pemanfaatan infrastruktur keuangan pendukung untuk mitigasi risiko pembiayaan UMKM, seperti skema penjaminan kredit dan ‘credit scoring’,” pungkas Agus.

Penulis: Stevanny

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here