Sergai, PONTAS.ID – Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Serdang Bedagai Bersatu (PSBB) menggelar aksi unjuk rasa di pintu gerbang gedung DPRD Sergai. Unjuk rasa ini bersamaan dengan rapat paripurna istimewa DPRD memperingati hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai ke-17, di Seirampah, Kamis (7/1/2021).
“Di mana nurani para wakil rakyat melihat nasib masyarakat. Jangan hanya pergi studi banding saja kerjanya tapi tak pernah diaplikasikan! Banyak anak nelayan yang yang tak mampu bersekolah, sementara anak para wakil rakyat sekolahnya ada yang di luar negeri!” teriak Kordinator Aksi, Roji Albanjari saat berorasi.
Selain itu, pengangguran dan korupsi kata Roji malah dibiarkan dan tanpa pengawasan dari DPRD, “Reses hanya dijadikan ajang mencari uang. Bahkan uang sewa tenda juga dimanipulasi. Mana realisasi hasil reses wakil rakyat yang diambil dari uang rakyat?” katanya.
Usai rapat, tampak Ketua DPRD Sergai, Riski Ramadhan Hasibuan didampingi Wakil Ketua DPRD, Siswanto, Wakil Bupati Sergai, Darma Wijaya dan Kapolres Sergai, AKBP Robinson Simatupang menemui pengunjuk rasa di pintu gerbang.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi harus sesuai aturan prokes. Jika tidak, maka akan saya bubarkan,” tegas Kapolres.
Roji, di hadapan Ketua DPRD dan Wabup Sergai Darma Wijaya yang sebulan lagi akan dilantik menjadi Bupati, kembali menyoal kasus Bimbingan Teknis kepada (Bimtek) Desa.
“Tujuan Bimtek adalah untuk mencerdaskan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan. Tapi kalau dilakukan oleh oknum yang tidak berwenangdan penggunaan anggaran tak jelas, bagaimana pertang gung jawabannya secara hukum?” kata Roji.
Roji juga mempermasalahkan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam lima tahun belakangan ini tidak pernah mendapatkan temuan adanya penyalah gunaan dana desa.
“Apakah sedemikian mulusnya hubungan Inspektorat Sergai dengan 237 Kepala Desa se Sergai? Untuk itu kepada Bupati Terpilih 2021-2024, kami berha rap agar hal ini menjadi perhatian yang utama,” harap Roji.
Menanggapi pernyataan pengunjuk rasa, Wakil Bupati berjanji akan membahas dengan DPRD setelah resmi menjabat sebagai Bupati, “Akan kami bahas dengan legislatif. Kalau kita telisik, banyak Kepala Desa yang bermasalah dan biarlah pihak yang berwenang menanganinya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu Roji juga menyampaikan sembilan butir tuntutan, yakni penegakan hukum dalam dugaan korupsi Dana Desa, penataan wilayah Seirampah sebagai ibukota Sergai, peningkatan kesejahteraan sosial bagi buruh, petani dan nelayan melalui program yang tepat sasaran.
Kemudian, tersedianya lapangan kerja, pemberantasan narkoba dan perjudian, pembangunan infrastruktur yang merata, memperbaiki program beasiswa dari dunia pendidikan, optimalisasi pengawasan dana APBD maupun APBN serta pemberantasan korupsi.
Penulis: Andy Ebiet
Editor: Pahala Simanjuntak
