Jakarta, PONTAS.ID – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri mengungkapkan apresiasinya kepada Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang menjadi dari salah satu provinsi terbaik dalam penanganan Covid-19 di antara 34 provinsi se-Indonesia di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Jumat (24/7/2020).
Covid-19 ini bukan bencana biasa, tidak hanya di Indonesia tetapi tidak kurang dari 216 negara di dunia ikut terpapar dan ini menjadi kesulitan bagi kita semua. Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri berpesan agar gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda (Forum Koordiniasi Pimpinan Daerah), aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya betul-betul berupaya maksimal untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Dampak yang diberikan Covid-19 sangat luar biasa hingga membuat iklim usaha akan mundur, pertumbuhan ekonomi akan turun tajam, dan keselamatan jiwa tidak terjamin.
“KPK berkeliling Indonesia saat ini untuk berpesan kepada masyarakat kita. Dalam kondisi saat ini, kita semua harus menanggung bersama ‘share the pain’, bahwa kita semua terdampak pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah memfokuskan untuk menangani Covid-19 dengan menganggarkan dana sebesar Rp 700,20 triliun dengan menangani beberapa program seperti kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan pemda.
Ketua KPK Firli Bahuri juga menguraikan beberapa langkah antisipasi dalam pemberian bantuan sosial terutama di masa pandemi ini.
Pertama, melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK, Kemensos, Kemendagri, Kemenag, Kemendes, dan Kemendikbud untuk penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kedua, kata Firli, sesuai surat edaran KPK yakni penggunaan DTKS sebagai rujukan, pendataan lapangan boleh dilakukan, pemadanan data DTKS-Kemensos.
Ketiga, rekomendasi mengenai keterbukaan data penerima, penyediaan saluran, dan pengaduan masyarakat. Ia mengatakan bahwa kasus korupsi meningkat saat ada pengadaan barang dan jasa, mengeluarkan izin, dan saat tahun politik.
“Berdasarkan kajian, bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak membuat seseorang berhenti korupsi karena hanya menimbulkan rasa takut dan mencari cara lain,” tutur Firli.
“Sehingga KPK membuat strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak ingin melakukan korupsi, pencegahan agar masyarakat tidak bisa melakukan korupsi, dan penindakan agar masyarakat takut melakukan korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum,” jelasnya.
Menurut Firli, melalui tiga pendekatan tersebut akan berhasil memberantas korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna. Pada kesempatan ini, Firli juga menceritakan masa kecilnya di kampung kecil Sumatera Selatan yang menempuh kurang lebih 6 jam dari kota Palembang. Dengan lika liku perjuangan hingga menjadi seperti saat ini, dirinya mengajak untuk tidak mengabaikan dan mengerdilkan anak yang lahir di kampung.
“Karena kita tidak tahu, beberapa tahun kemudian bisa saja dari Bangka Belitung tampil pemimpin-pemimpin nasional,” ujarnya.
Ketua KPK juga mengungkapkan ketertarikannya untuk mengunjungi tempat bersejarah di Bangka Belitung yaitu tempat pengasingan Presiden Pertama RI, Bung Karno di Kota Muntok, Bangka Barat. Menurutnya. ini bukti jejak sejarah bahwa Bangka Belitung sejak dahulu kala telah mengambil peran besar dalam perjuangan bangsa.
Penulis:Hartono
Editor: Idul HM
