Soroti Dana Desa, Puluhan Massa Demo DPMD Musirawas

Musirawas, PONTAS.ID – Puluhan orang yang mengatasanamakan koalisi anti korupsi, mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan.

Kedatangan mereka untuk menanyakan anggaran pengelolaan desa yang dilakukan DPMD terkait Paralegal atau bantuan hukum yang dialokasikan dari dana desa (DD).

“Selama ini tidak ada kejanggalan yang ditemukan oleh DPMD, sedangkan kami menemukan bermacam kejanggalan dalam pengelolaan DD dan ADD. Seperti pengadaan lampu jalan mencapai Rp.13 juta per unit, sementara temuan kami Rp.3 juta,” kata koordinator lapangan aksi, Ali Muap saat berorasi, Kamis (7/11/2019).

Kemudian, orasi dilanjutkan Alam Budi Kesuma dan mendesak Kepala DPMD agar menemui pihaknya untuk menjelaskan secara detail tuntutan mereka, “Jika dalam waktu 30 menit kepala DPMD tidak menemui kami maka kami akan melakukan penyegelan kantor ini,” kata dia.

Setelah melakukan aksi selama 30 menit, para pendemo diterima oleh Kepala Bidang Fasilitasi Perancangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Andrianto Aditama. Dia mengajak para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara beraudensi .

“Karena Kepala Dinas lagi menghadiri pelantikan pejabat kades (PJ), maka silahkan sampaikan aspirasi teman-teman kepada saya,” kata Andrianto

Dalam pertemuan ini, Ali Muap juga menanyakan tujuan paralegal, “Sebab paralegal sudah dihapus oleh Makamah Agung. Kemudian kami juga menanyakan mengenai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana desa,” katanya

“Soal Liga Nusantara juga tolong dijelaskan kenapa DPMD yang mengadakan? Bukanya urusan olahraga dibidangi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora),” kata dia.
Menjawab hal ini, Andrianto mengatakan, paralegal sendiri dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa, sedangkan untuk penggunaan dana desa DPMD sendiri meminta laporan realisasi ke desa.

“Untuk SPJ sendiri kita tidak memegangnya, namun untuk laporan realisasinya kita ada, lagian juga itu merupakan arsip negara, jadi kita tidak bisa memberikannya,” ungkapnya.

Lantaran tidak puas dengan jawaban Kepala Bidang Fasilitasi Perancangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Andrianto Aditama, para pendemo memutuskan untuk keluar dan menunggu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kesal Menunggu sekitar 2 jam kepala DPMD belum juga mereka temui kemudian para pendemo kembali melakukan orasinya dengan cara membakar ban di depan Kantor DPMD.

Penulis: Zainuri Lin
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here