Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebabnya, hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.
Terkait hal itu, Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menyebut, 266 dari 300 orang yang kecewa karena tidak kebagian jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf harus legawa.
Said menambahkan, jika mereka tetap menginginkan jabatan maka Presiden Jokowi memiliki satu cara.
“Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk mengobati rasa kecewa para pendukungnya. Salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wakil menteri (wamen),” tuturnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan, belum ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen.
“Mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen, maka sepanjang presiden siap menerima kritik dari masyarakat, jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian,” tukasnya.
Presiden bisa berdalih, lanjur Said, bahwa 34 kementerian yang ada dalam kabinetnya dinilai memiliki ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus’.
“Presiden berwenang membuat penilaian itu dan hanya itulah satu-satunya syarat pengangkatan wamen yang ditentukan dalam Undang-undang Kementerian Negara,” tuturnya.
Kemudian, Said menuturkan, untuk menghindari tudingan sedang mengobral jabatan sebagai hadiah politik, Presiden bisa berkamuflase dengan membuat ‘job analysis’ dan ‘job spesification’ posisi wamen menggunakan ilmu ‘cocoklogi’.
“Pokoknya gimana caranya 266 orang pendukung yang merasa kecewa itu seolah-olah cocok menduduki posisi wakil menteri di semua kementerian. Jadi, sekarang terserah pada Presiden, mau mengobati rasa kecewa para pendukungnya atau tidak? Kalau mau, celahnya ada. Saya tentu tidak dalam posisi membenarkan apalagi menganjurkan, tetapi sekedar ingin mengatakan bahwa di situ ada jalan,” tuntasnya.
Penulis: Luki H
Editor: Riana
