Jakarta, PONTAS.ID – Pagelaran Oceanic Folk Festival (OFF) yang digelar Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu di Pulau Tidung pada, Sabtu (21/9/2019) lalu menuai kecaman masyarakat.
Pasalnya penampilan dan tarian seronok setengah telanjang yang dibawakan sejumlah penari mengenakan bikini itu dinilai melecehkan budaya warga setempat.
“Pelaksanaan kegiatan tersebut tak berkoordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di Kepulauan Seribu. Bahkan dengan Lurah dan Camat juga tidak koordinasi,” kata Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad ketika dihubungi PONTAS.id, Senin (23/9/2019) sore.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu berharap, kedepannya SKPD maupun UKPD yang akan penyelenggaraan pagelaran musik maupun pagelaran lainnya yang melibatkan khalayak ramai agar melakukan koordinasi untuk mencegah timbulnya kontroversi yang mengundang reaksi masyarakat.
“Saya sebagai Bupati bukan minta dihormati atau dihargai, tetapi selaku stake holder paling tidak dapat memberikan saran,” kata Husein Murad.
Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kepulauan Seribu menyatakan sikap mengecam pertujukkan tarian seronok tersebut. Selain itu, Forum Masyarakat Kepulauan Seribu telah melakukan diskusi dengan masyarakat, ulama dan para pemuda.
Ketua Forum Masyarakat Kepulauan Seribu, Rahmat Kardi mengatakan, pada dasarnya Forum Masyarakat Kepulauan Seribu mendukung seluruh kegiatan pemerintah DKI Jakarta yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kepulauan Seribu.
“Masyarakat Kepulauan Seribu masih memegang teguh nilai-nilai agama dan adat kesopanan yang berlaku selama ini,” ujarnya ketika itu.
Rahmat juga menyayangkan kegiatan Dinas pariwisata dan budaya DKI Jakarta, khusus nya Sudin Kepulauan Seribu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika, norma dan budaya kesopanan yang berlaku di masyarakat Kepulauan Seribu.
“Kami menyarankan Gubernur DKI Jakarta mendisiplinkan dan mengevaluasi pejabat dan SKPD terkait dan kami juga berharap Bupati Kepulauan Seribu serta Dinas budaya dan pariwisata DKI Jakarta dan Sudin Parbud Kepulauan Seribu dan SKPD lainnya mengevaluasi program-program pariwisata dan budaya agar lebih sesuai etika, norma dan budaya bangsa serta melibatkan kearifan lokal yang ada di masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Edi Prayitno
Editor: Idul HM
