Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyatakan bahwa perlu adanya kesepakatan dari pemerintah Saudi Arabia dan Indonesia untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelengaraan ekosistem haji. Sebagai jamaah haji terbanyak di dunia sebaiknya Indonesia tidak hanya ditangani oleh 1 (satu) Syarikah.
“Jamaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah dalam penyelenggaraan haji,” jelas Yandri Susanto, Jumat (26/7/2024).
“Perlu adanya syarikah atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab dalam melayani jamaah Indonesia. Sehingga dalam evaluasi dapat terlihat mana yang terbaik dari sisi pelayanan, tenda, konsumsi, serta kesesuaian dengan rukun haji,” lanjut Yandri.
Kemudian Yandri juga menyampaikan bahwa sebaiknya Pemerintah Saudi dan Indonesia bersepakat agar 1 (satu) bulan sebelum musim haji tidak lagi mengeluarkan visa ziarah atau sejenisnya.
“Penggunaan visa ziarah dan sejenisnya bisa menyebabkan kekacauan puncak haji di armuzna. Karena jamaah dengan visa ziarah tidak terdata sebagai jamaah yang resmi,” jelas Yandri.
Dalam kesempatan tersebut Yandri juga menyoroti adanya calon jamaah yang ternyata memiliki permasalahan dengan hukum di saudi. Sehingga ia mendorong agar pemerintah saudi memberikan daftar WNI yang memiliki masalah hukum kepada kedutaan Saudi di Jakarta. Sehingga sejak awal dapat terdeteksi apabila ada masalah visa nya tidak bisa diterbitkan.
“Di lapangan masih ditemui calon jamaah yang visanya keluar namun pernah bermasalah dengan hukum di saudi. Hal ini sangat merugikan secara mental dan psikis calon jamaah tersebut,” tutup Yandri.
