Harga Gabah Anjlok, Petani Sergai Tak Merasa Merdeka

Sergai, PONTAS.ID – Sekitar 300 an hektar sawah milik warga yang berada di Desa Pasar Baru, Desa Makmur dan Pematang Guntung di kecamatan Teluk Mengkudu, padinya sudah menguning bahkan sebahagian ada yang sudah di panen.

Namun, menjelang Hari Kemerdekaan RI ternyata tidak disambut dengan senyum ceria dari pemilik sawah yang padinya lagi di panen. Para petani malah menggerutu karena harga jual padi GKP (Gabah Kering Panen), Jumat (16/8/2019) tidak seperti sebelumnya.

Seperti yang dialami H br. Simanjuntak (57) dan Theodora br Simamora (62) keduanya warga Desa Pekan Sialangbuah kecamatan Teluk Memgkudu, saat mengawasi pengomben (pekerja yang mengarit padi), di areal sawahnya di belakang Puskesmas Dusin II Desa Pasar Baru kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai (Sergai).

“Sawah kami cuma 9 rante (setara 3.600 meter persegi). Dari semalam capek mencari orang yang mau mengomben padi kami. Soalnya sudah tua (kuning), kalau hari ini tidak dipanen bakalan rontok akibat sudah cukup umur (ketuaan). Sekalipun ongkos panen tak sesuai dengan harga jual, mau tak mau terpaksa kami panen juga sementara harga GKP cuma Rp.4.550 per kg,” jelas H br. Simanjuntak.

“Beginilah sakitnya kami petani ini, dimana besok Hari Kemerdekaan RI tapi kami tak merasa Merdeka, kami dijajah sama tengkulak padi yang mempermainkan harga. Mana janji pemerintah untuk memperhatikan nasib petani?” kata wanita yang akrap disapa Opung Juntak ini.

Dijelaskannya, lima hari lalu harga GKP masih mencapai Rp.4.900 per Kg, tapi harga terus merosot menjelang HUT Kemerdekaan.

“Apa ini permainan toke (juragan) padi? Mereka beralasan gak ada orang yang kerjalah karena libur 17an, ada juga beralasan lantai untuk menjemur padi tidak ada,” kata Theodora br. Simamora kesal.

Hal ini dibenarkan Hendro (52) warga Dusun III Desa Pasar Baru yang juga memiliki sawah sekitar 7 rante.

“Benar apa yang dikatakan Opung Juntak dan Opung Mora itu. Kalau padi tidak kami jual sama agen yang menentukan harga, bagaimana kami mau membayar racun dan pupuk yang selama ini kami ambil, harus dibayar saat panen?” kata Hendro.

Hendro juga enggan menanggapi soal Rencana Definitif. Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Menurut dia, pupuk bersubsidi yang ditujukan bagi petani tersebut dijual kepada para pedagang dan agen pupuk oleh Ketua Kelompok Tani yang tidak bertanggung jawab.

“Dinas Pertanian Sergai melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) nya juga hanya ‘kombur’ doang, datang tapi tak mampu menyelesaikan masalah petani,” pungkas Hendro.

Penulis: Andy Ebiet
Editor: Pahala Simanjuntak