Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hingga saat ini belum juga menyerahkan surat pengajuan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan.
Anies pun mengaku heran mengapa surat pengajuan dua nama cawagub DKI tersebut belum diserahkan oleh PKS dan Partai Gerindra. Padahal dua nama kandidat cawagub DKI sudah diputuskan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” kata Anies saat ditemui oleh wartawan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).
Namun demikian, Anies mengaku akan menunggu surat pengajuan dari Partai Gerindra dan PKS tersebut. Setelah diterima, dia katanya akan langsung menyerahkan surat pengantar cawagub tersebut kepada DPRD DKI untuk dipilih melalui mekanisme voting.
“Namanya juga sudah sering disebut (Agung dan Syaikhu), menunggu dari surat katanya dari pusat. Setelah itu, saya akan proses di dewan,” ujarnya.
Sementara itu Pengamat politik sekaligus Direktur Populi Center, Usep S Akhyar, mengakui proses pemilihan cawagub DKI kali ini berjalan begitu alot. Dia menduga, posisi cawagub DKI akan diisi setelah Pemilu Presiden (Pilpres) selesai pada April 2019 mendatang.
“Karena ini menjadi kunci juga buat soliditas kedua partai. Sebab kalau sudah diumumkan sebelum Pilpres, bisa jadi muncul ketidakpuasan dan itu ditakutkan akan mengurangi soliditas di koalisi pilpres,” kata Usep, Rabu (27/2/2019).
Dia melihat, dua partai PKS maupun Partai Gerindra begitu mengincar posisi DKI 2 ini dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Sehingga, apapun keputusan akhirnya untuk posisi tersebut sangat berpeluang terjadinya kisruh.
PKS pernah mengatakan jika posisi cawagub DKI segera diisi, akan memaksimalkan kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta. Menurut Usep, pernyataan sebenarnya harus menjadi perhatian.
“Jadi ini memang kelihatannya saling kuncinya di situ. Takutnya, kalau diputuskan sekarang, ketidakpuasan itu merembet ke mana-mana. Sebab tidak bisa dipungkiri mereka butuh PKS juga untuk menjaga suara itu. Dan kalau terganggu di Jakarta, kerja lain untuk kepentingan di daerah juga akan terganggu,” katanya.
Meski demikian, Usep tak yakin PKS akan membiarkan posisi cawagub DKI diselesaikan setelah Pilpres.
“Kalau itu terjadi pasti akan lebih liar. PKS pastinya ingin sebelum pilpres karena posisi tawarnya tinggi. Tapi di satu sisi kelompok ini juga punya posisi tawar di Gerindra, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidaksolidan jika tidak direstui,” jelasnya.
Meski demikian, Usep berharap tawar-menawar politik ini segera mencapai kata sepakat. Sebab posisi wakil gubernur sangat vital di pemerintahan.
“Ini posisi penting apalagi DKI sebagai Ibu Kota. Memang harusnya dipercepat. Apalagi ada beberapa program yang telah direncanakan wagub terdahulu. Kasihan juga gubernurnya kerepotan,” tegasnya.
Editor: Risman Septian
