Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membutuhkan sekitar 42.300 unit angkutan umum baru lagi, agar sebagian besar warga bisa menggunakan transportasi publik, dan mewujudkan target 60 persen warga menggunakan transportasi publik pada 2030.
Demikian disampaikan oleh Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan (Plt Kadishub) DKI, Sigit Wijatmoko. Menurut dia, saat ini pihaknya baru menargetkan 8.300 unit bus kecil atau angkot yang terintegrasi dengan TransJakarta. Target 37 ribu bus kecil katanya akan dipenuhi Pemprov DKI secara bertahap.
“Jadi kalau bicara penambahan (sebanyak 42.300 unit), bus kecilnya butuh 37.000-an, kemudian bus sedang sekitar 3.000, dan bus besar 2.300. Sementara Jakarta baru 8.300 (bus kecil) yang ditargetkan terintegrasi dalam satu platform,” kata Sigit di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).
Dalam mewujudkan target 60 persen di tahun 2030, Sigit meyakini integrasi menjadi kunci. Dia menambahkan, saat ini integrasi tengah dikaji oleh PT TransJakarta dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
“Faktanya DKI meskipun PSO (public service obligation, atau subsidi transportasi publik) tiap tahun meningkat, angkanya baru 19 persen. Untuk mencapai 60 persen di 2030 ini perlu ada usaha yang keras, perlu rekayasa trayeknya, begitu juga integrasi menjad satu kunci,” ujar Sigit.
Sebelumnya, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI berencana membangun transportasi massal di ibu kota dalam jangka waktu 10 tahun. Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai 605 triliun rupiah.
“Kami akan membutuhkan sekitar total lebih kurang 605 triliun rupiah untuk bisa membangun semuanya. Nanti kira-kira per tahun Rp 60 triliun selama 10 tahun,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (28/1/2019).
Dalam rapat soal integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK), Anies diberi tugas untuk menyusun rencana pembangunan transportasi massal itu secara detail, termasuk anggarannya. Dari rencana itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI akan mencari sumber pendanaan untuk membangunnya.
“60 triliun rupiah (per tahun), maka kami harus mencarikan sumber pendanaannya. Nah, ini bisa dibagi antara pemprov dengan pemerintah pusat,” tutur Anies.
Dalam rapat, Anies membeberkan kebutuhan moda transportasi massal di Jakarta beserta jangkauannya. TransJakarta, katanya harus menjangkau 2.149 kilometer wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini, TransJakarta baru menjangkau 1.100 kilometer wilayah sehingga harus armadanya harus ditambah.
Anies juga menyebut moda light rail transit (LRT) harus menjangkau lebih dari 130 kilometer wilayah, sementara MRT harus dibangun untuk menjangkau 112 kilometer wilayah. Angkutan mikro juga harus tersedia lebih dari 20 ribu kendaraan.
Editor: Risman Septian
