Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai mempunyai kesalahan yang cukup fatal, yang akibatnya menimbulkan bentrokan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan petugas Satpol PP pada Kamis (17/1/2019) kemarin.
Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Dia menjelaskan bahwa kesalahan tersebut yakni karena Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan yang matang, di dalam memperbaiki dan memodernisasi kawasan Tanah Abang.
“Faktor utamanya adalah penyelesaian di Tanah abang secara komprehensif tidak dilakukan secara cermat terhadap Pemprov DKI Jakarta,” kata Gembong saat dihubungi oleh wartawan dari Jakarta, Jumat (18/1/2019).
Menurut Gembong, salah satu penyelesaian yang dimaksud berupa jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge dibangun tanpa perencanaan yang baik. Hal itu menimbulkan permasalahan baru, yakni kemarahan para PKL.
Untuk itu, Gembong menyarankan agar Pemprov DKI dapat membicarakan kembali bersama dengan PKL di kawasan Tanah Abang, terkait program mereka untuk membersihkan kawasan tersebut.
“Karena ada yang merasa berhak dan tidak berhak. Kalau sekarang ada preman itu namanya ekses dari penataan yang tidak benar. Sehingga mereka mencari nafkah tidak terganggu. Kemudian Pemprov juga dalam menjalankan tugasnya bisa baik. Masyarakat pengguna jalan juga tidak terganggu,” ujar dia.
Sebelumnya, bentrokan terjadi di kawasan Tanah Abang, Kamis (17/1/2019) pagi saat petugas Satpol PP menertibkan sejumlah PKL. Bentrokan terjadi antara PKL yang berjualan di bawah skybridge dengan petugas Satpol PP.
PKL melempari petugas dengan batu dan besi sehingga menyebabkan kerusakan pada kaca spion salah satu mobil petugas Satpol PP. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam bentrokan tersebut.
Editor: Risman Septian
