Jakarta, PONTAS.ID – Koordinator aksi Presidium Gerakan Jaga Indonesia (GJI), Tirtayasa, memastikan akan mendatangi Gubernur DKI, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018) untuk meminta pertanggungjawaban terkait pemberian izin kegiatan “Reuni 212” di Monumen Nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (2/12/2018).
“Tujuan kami untuk minta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta kenapa Reuni 212 diberikan izin tempat,” kata Tirtayasa dalam konferensi pers di sekretariat Presidium GJI, Rabu (28/11/2018).
Aksi GJI ke Balai Kota DKI Jakarta ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB. Tirtayasa pun mengaku, telah melayangkan surat agar dapat beraudiensi dengan Anies secara langsung. Selain itu GJI juga telah mendapatkan izin dari polisi untuk menggelar unjuk rasa ini.
“Kami dengan elemen masyarakat lainnya dari beberepa organisasi akan berdiri di Balai Kota untuk menegaskan sikap kami menilak kegiatan Reuni 212,” kata dia.
Pihaknya, Lanjut Tirtayasa, telah telah menyebarkan spanduk dan brosur ke sejumlah wilayah Jakarta yang berisikan penolakan terhadap khilafah anti Pancasiala, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Reuni Aksi 212.
“Kalau mereka berani, maka kami lebih berani. Kalau mereka akan melakukan hal yang merusak tatanan negara Indonesia, maka GJI bersama seluruh elemen yang ada akan berada di barisan paling depan menghadapi mereka,” ucap Tirtayasa.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Nasional GJI Boedi Djarot mengatakan Reuni Aksi 212 hanya akan menjadi tempat menyiarkan dakwah khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila.
“Nanti di dalam aksi reuni akan muncul simbol, slogan, dan yel-yel menyerupai gerakan HTI. Maka kami lihat ini gerakan adalah gerakan dakwah dari paham khilafah yang diusung HTI dan itu bertentangan dengan Pancasila,” kata Boedi.
Ia pun mengaku tidak melihat urgensi penyelenggaraan Reuni Aksi 212 yang terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan Indonesia, serta Pancasila.
Boedi pun menegaskan bahwa HTI bukan organisasi atau partai biasa, melainkan organisasi atau partai politik yang hanya menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya, “Maka ini harus disikapi dengan tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Polda Metro Jaya mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana penyelenggaran Reuni Aksi 212 di bilangan Monas pada Minggu (2/12/2018) mendatang.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan sejumlah personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya acara tersebut.
Namun, ia belum bisa memastikan apakah pada saat acara berlangsung akan dilakukan rekayasa lalu lintas, buka atau penutupan jalan.
Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan personel TNI dalam mengamankan acara reuni akbar ini. “Biro Operasi akan melakukan persiapan perencanaan pengamanan,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, kemarin.
Penulis: Hasanudin
Editor: Hendrik JS
