Naturalisasi Sungai, Pemprov DKI Masih Koordinasi dengan PUPR

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk melakukan naturalisasi sungai-sungai yang tercemar di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa pihaknya memang masih harus menunggu, lantaran domain naturalisasi sungai ada yang diurus juga oleh Kementerian PUPR. Sehingga, hal ini perlu dilakukan bersama-sama dengan bahu membahu.

“Kami akan bekerjasama dengan Direktorat Sungai dan Pantai, sebab sungai sesungguhnya adalah wewenang dari Kementerian PUPR. Kemarin kesepakatannya akan memulai dari Manggarai sampai Tanah Abang. Itu yang akan kami mulai sama sama,” kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Naturalisasi ini diketahui sebagai program Anies untuk mengembalikan ekosistem sungai seperti yang seharusnya. Namun, ia mengakui proses pengerjaannya belum dimulai dan akan ditargetkan pada 2019 mendatang.

“Iya (baru mau dimulai), mudah-mudahan di tahun anggaran 2019 sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Anies pernah menggunakan batu bronjong sebagai contoh pendekatan natural. Sebab dengan begitu biota-biota air dapat hidup kembali di sungai. Menurutnya, pembangunan bronjong merupakan bentuk penanggulangan yang bersifat sementara.

“Kalau ini bronjong lebih natural. Jadi air bisa masuk, biota-biota masih bisa mungkin hidup, belut-belut bisa hidup,” ujar Anies di┬áKampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here