Jakarta, PONTAS.ID – Langkah Yang diambil Kementerian Pertanian (Kementan) yang meinjam jagung dari 2 perusahaan pakan ternak (feedmill) sebagai bukti jika Indonesia saat ini mengalami masalah produksi jagung nasional. Hal ini disampaikan Pengamat Pertanian sekaligus Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa.
Ia mengatakan, adanya pinjaman ini sebenarnya memperlihatkan buruknya tata kelola jagung. Padahal sebelumnya Kementan telah mengklaim adanya surplus jagung sebanyak 12 juta ton.
“Ini kan terungkap ke publik bagaimana tata kelola jagung kita kelihatan sekali buruknya. Antara klaim produksi dan kenyataan berbeda jauh sekali. Ketika Kementan bilang ada surplus 12 juta ton jagung, itu sama saja kita eksportir jagung terbesar se-dunia,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Dwi mengatakan, Akibat produksi yang bermasalah, Maka harga jagung untuk pakan ternak juga melonjak. Saat ini harga jagung mencapai Rp 6.000 per kilogram (kg) dan sangat memberatkan peternak.
“Bulog kan disuruh pemerintah impor jagung 100 ribu ton. Nah ini kebutuhan bukan sebulan dua bila lagi. Tapi saat ini juga. Akhirnya terpaksa pinjam sana sini termasuk ke swasta,” tutur dia.
Menurut Dwi , volume 10 ribu ton pun sebenarnya bukan jumlah yang besar. Pasalnya, 10 ribu ton setara dengan produksi 1 hektare (ha) jagung. Jika jumlah ini saja dilakukan dengan meminjam, maka klaim surplus jutaan ton perlu dibuktikan.
Dia juga memprediksi defisit stok jagung akan terjadi sampai Februari 2019 mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus melakukan antisipasi kebutuhan jagung hingga tahun depan.
“Ini awal masalahnya adalah pada 2016 ketika Kementan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor jagung dan kemudian melonjak impor gandum. Itu kalau ditotal-total kita malah rugi. Karena gandum pakan lebih mahal dari jagung, dan di Indonesia tidak bisa kita tanam gandum,” tandas dia.
Pengusaha membantah jika gudang pabrik pakan ternak (feedmill) menyimpan banyak pasokan jagung pakan sehingga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga di pasar. Kenaikan harga jagung pakan saat ini murni dinilai akibat kurangnya pasokan di tingkat peternak.
Klaim Kementan Tak Masuk Akal
Beberapa waktu lalu Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) menyorot pernyataan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyebut jagung diperkirakan surplus mencapai 12,9 juta ton pipilan kering (PK) pada periode 2018.
Angka surplus tersebut dianggap Pataka tidak masuk akal. Menurut Pataka, jika memang surplus jagung mencapai 12,9 juta ton maka diperlukan benih jagung minimal 106.000 ton. Hal itu dengan mempertimbangkan luas panen 5,3 juta hektare.
“Maka dengan asumsi 1 hektar memerlukan benih jagung rata rata sebesar 20 kg, di 2018 ini diperlukan benih jagung sebanyak 106.000 ton benih,” kata Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Menurut dia, kapasitas produksi benih nasional tidak pernah melebihi 60.000 ton. Artinya masih ada kekurangan benih sekitar 46.000 ton untuk mencetak surplus 12,9 juta ton.
Di samping itu, Lanjut Yeka, untuk menyimpan surplus jagung sebanyak itu membutuhkan kompleks pergudangan yang luas sebagai tempat penyimpanan.
“Jika surplus 12,94 juta ton, maka setidaknya kita memerlukan kompleks pergudangan seperti gudang Bulog di Kelapa Gading itu sekitar 3.245 gudang,” sebutnya.
Belum lagi membutuhkan dukungan lahan sekitar 162.250 hektare atau 1622,5 km2, dan bangunan itu merupakan jajaran dari 6.490 silo alias tempat penyimpanan dengan kapasitas 2.000 ton per silo.
“Untuk menyimpan tambahan surplus jagung tersebut perlu investasi totalnya sebesar Rp 12,98 triliun. Jadi total investasi untuk menyimpan surplus jagung tersebut sebesar Rp 64,9 triliun,” lanjutnya.
Dia pun mengatakan, saat masih ada impor jagung sekitar 3,2 juta ton di 2015 saja banyak keluhan harga jagung anjlok. Jika benar ada surplus, minimal 10 juta ton saja, menurutnya harga jauh lebih anjlok.
“Bisa-bisa mereka tidak mau tanam jagung lagi di musim berikutnya karena harga jagung pasti anjlok tidak karuan,” tambahnya.
Editor: Idul HM
