PBNU: Perbuatan Baiq Nuril Bukan Tindak Pidana!

Jakarta, PONTAS.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut angkat suara perihal kasus yang menimpa guru honorer SMA 7 Mataram, Baiq Nuril Makmun yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA), lantaran merekam percakapan telepon dirinya dengan Kepala Sekolah SMA 7 Mataram berinisial M.

Ketua PBNU bidang Hukum, Ham dan Perundang-undangan, Robikin Emhas mengatakan bahwa tanpa bermaksud menilai putusan MA, putusan yang menghukum bersalah melanggar UU ITE terhadap Baiq Nuril sangat disesalkan.

“Karena melukai rasa keadilan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law),” kata Robikin dalam siaran persnya yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Dia mengingatkan, bahwa sewaktu menjadi guru honorer di SMA 7 Mataram tahun 2017 lalu, Baiq Nuril sering ditelpon M, kepala sekolah saat itu. M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan bukan istrinya.

Namun, tegas Robikin, guna melindungi diri dari kemungkinan tuduhan selingkuh dari suaminya dan pelecehan seksual lebih lanjut, Baiq Nuril pun berinisiatif untuk merekam pembicaraan tersebut. Rekaman suara tersebut lalu tersebar. Menurut Baiq Nuril hal itu di luar dirinya.

“Perlu ditegaskan, perbuatan M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan bukan istrinya kepada Baiq Nuril tersebut secara hukum patut dikualifikasi sebagai pelecehan seksual terhadap diri Baiq Nuril,” nilai Robikin.

Sedangkan perbuatan Baiq Nuril merekam perilaku mesum yang diceritakan M, menurutnya bukan merupakan delik pidana. Karena hal itu dimaksudkan untuk melindungi diri dari kemungkinan pelecehan seksual lebih lanjut oleh M, dan sekaligus merupakan upaya Baiq Nuril untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama keluarganya dari kemungkinan tudingan selingkuh suaminya.

“Bukankah melindungi diri dari kemungkinan pelecehan seksual dan mempertahankan keutuhan keluarga merupakan hak yang harus dihormati dalam sistem hukum kita? Lagipula, bukankah secara falsafati diantara tujuan UU ITE adalah untuk memanfaatkan sarana teknologi dalam pembuktian tindak pidana?” imbuh Robikin bertanya-tanya.

Oleh karena itu, dia lantas mengaku sangat berharap agarnama baik dan harkat martabat Baiq Nuril Makmun dapat dipulihkan MA melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) kelak, layaknya Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2017.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here