Produk Keanekaragaman Hayati Bisa Alternatif Kurangi Plastik

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung penuh pengembangan produk keanekaragaman hayati. Hasil dari pengembangan produk ini diharapkan bisa menyubstitusi penggunaan plastik konvensional yang kini menjadi persoalan besar bagi lingkungan.

“Komitmen pemerintah adalah memandang perlunya suatu kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik secara bertahap untuk jenis-jenis penggunaan tertentu (a gradual plastic bans policy), salah satunya ditunjukkan dengan mendorong tumbuhnya industri produk berbahan baku lokal yang secara biologis dapat terurai menjadi mineral alamiah dan sangat berguna serta tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan,” jelas Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Andri Wahyono kepada Media Indonesia, Rabu (31/10).

Andri mengelaborasikan produk sumber daya hayati yang berasal dari kekayaan laut Indonesia ada berbagai macam meliputi kosmetik, vitamin, suplemen, kuliner, functional food, pupuk, energi, dan produk pendukung lainnya. Produk tersebut memerlukan pengembangan dan peluang untuk dapat masuk ke pasar Indonesia dan bersaing dengan produk konvensional.

Daya saing produk keanekaragaman hayati ini, menurut Andri, patut didukung karena terjamin keberlanjutannya.

“Kemenko Bidang Kemaritiman mengoordinasikan kementerian/lembaga, inovator, pelaku usaha, investor, perguruan tinggi dan perbankan terkait hilirisasi produk inovasi khususnya yang berbahan baku lokal untuk meningkatkan kemandirian dalam hal pemenuhan bahan baku sehingga meningkatkan daya saing,” ucap Andri.

Komitmen, lanjut Andri, juga dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Andri berpandangan kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan kebijakan- kebijakan lainnya khususnya yg bersifat preventif, dan dengan berbagai insentif bagi tumbuh kembangnya industri barang-barang yang berbahan biodegradable.

“Untuk pengganti barang-barang berbahan plastik (nondegradable polymer), serta pemberian peringatan dan sanksi yg tegas (disinsentive dan punishment) bagi para pelanggar kebijakan / regulasi dimàksud,” pungkasnya.

Editor: Idul HM

Previous articleBegini Debat Panjang soal Asal Muasal Kata ‘News’
Next articlePAN Segera Evaluasi Posisi Taufik Kurniawan di DPR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here