Bagi-bagi Alsintan Dianggap Sebagai Program Gagal

Dalam setiap kunjungan kerjanya di lapangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman gencar melakukan program pembagian alat dan mesin pertanian (alsintan) secara gratis kepada para kelompok petani.

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengakui bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian tidak tepat sasaran untuk petani. Beberapa bantuan justru bisa menimbulkan masalah baru di dunia pertanian.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Karawang, Danu Hamidi, mengatakan petani di Karawang hanya memerlukan sejumlah alat seperti pompa dan traktor untuk mengolah lahan pertanian padi. Sementara, transplanter (alat tanam padi) dan mesin panen masih belum dibutuhkan.

“Sebanyak 39% buruh tani di Karawang, justru akan hilang dengan alat pertanian yang modern,” ungkap Danu Hamidi Seperti dilansir Dari laman mediaindonesia.com, Senin (24/9).

Danu melanjutkan alsintan justru lebih banyak tidak digunakan kelompok tani di Karawang, bahkan ada sejumlah oknum yang menyewakan alat tersebut kepada petani.

“Saya juga mendengar alat itu mangkrak dan ada oknum juga yang menyewakan alat bantuan itu,” ucapnya.
Untuk menghindari masalah di lapangan, saat ini bantuan alsintan langsung dikelola oleh Dinas Pertanian dengan sistem pinjam pakai.

“Menurut saya ide pinjam pakai ini justru lebih efektif. Dibandingkan langsung diberikan kepada petani,” imbuhnya.

Justru, menurut Danu, yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Pertanian adalah bantuan pascapanen, sehingga petani mampu mengelola hasil panennya sendiri tanpa berhubungan dengan tengkulak.

“Kalau pascapanen dikelola langsung oleh petani. Saya yakin petani lebih sejahtera. Saat ini komisi B sudah menyarankan kepada Dinas Pangan untuk memproduksi hasil panen langsung ditingkat petani dengan brand beras Karawang. Kemudian dipasarkan langsung kepada ASN terlebih dahulu,” pungkasnya.

Anggran Tidak Tepat Sasaran

Ditempat berbeda yakni  Kecamatan pagaran, Kabupaten Tapanuli utara, Provinsi Sumatera Utara, ribuan hektar sawah terbengkalai dan berubah menjadi ladang karena sumber air utama sawah tak lagi mencukupi. hal ini diakibatkan tali air dan bendugan yang yang longsor tidak ditangani pemerintah dengan serius selama ini.

“Dulu daerah ini penghasil padi atau gabah. kita dulu tidak beli beras karena hasil panen sawah kita cukup 1 tahun bahkan lebih, tapi sekarang sudah hampir 5 tahun kita beli beras karena kita tak lagi bisa tanam padi atau bersawah,” ungkap Paian Manalu Saat ditemui PONTAS.id diladangnya yang dulu perasawahan, Senin (17/9/2018).

Bahkan ia mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah untuk menangani serius kerusakan tali air ini, padahal menurutnya air sumber utama pertanian diaerah tersebut, Masyarakat sebelumnya sudah gotong royong memperbaiki kerusakan tali air tersebut dengan mengunakan alat seadanya tapi belum berhasil.

Ia berharap pemerintah Melalui Presiden Jokowi menbantu memperbaiki bendungan dan tali air yang ada didesa dolok saribu tersebut, sehingga kedepannya masyarakat bisa kembali bersawah.

“kami sangat mencintai Jokowi, kami tak minta uang tetapi kami butuhkan perhatian pak Jokowi untuk memperbaiki bendungan dan tali air didesa ini,” ujar Paian sambil bercerita bahwa ia sangat mengagumi kesederhanaan dan ketulusan presiden joko Widodo.

Ia juga bercerita bahwa benar daerah tersebut menerima bantuan Traktor dari pemerintah, tetapi ia menyayangkan bantuan tersebut karena sawah mereka sudah tak ada. ” inikan traktor buat kelola sawah, terus sawah sudah tidak ada, untuk apa lagi ada traktor,” tegasnya.

Editor: Idul HM

 

 

Previous articlePKB Nilai Wajar Teriakan Relawan Projo Saat Kampanye Deklarasi Damai
Next articlePSI Soroti Dana Kampanye Prabowo-Sandi 2 Miliar

1 COMMENT

  1. Problematika & Kinerja Mentan
    ——-》
    Selain masalah alsintan tsb diatas, sesungguhnya kinerja Mentan A. Amran Sulaiman patut dipertimbangkan untuk di reshuffle, kenapa :
    1. Subsidi pupuk organik selama 4 tahun ini tidak pernah mencapai targetnya sendiri sebanyak 1 juta/tahun.
    2. Program Nawacita 1.000 Desa Organik oleh Kementan juga gagal, hanya mampu sekitar 150 desa, itupun patut diduga tidak benar. Karena dlm suplier alat olah pupuk dari sampah/limbah tidak sesuai dengan normanya.
    3. Traktor yang banyak dibagi ke kelompok tani, selain banyak yg dialihfungsikan.

    KPK harusnya masuk lidik/sidik di Kementan ini. Diduga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang (korupsi), termasuk pengadaan prasarana dan sarana pertanian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here