Ini Penjelasan Yusril Kenapa Jokowi Tak Harus Cuti

Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, PONTAS.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri.

Sebab, pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi PONTAS.id, Sabtu (8/9/2018).

Menurut Yusril, dalam Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya. “Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana,” imbuhnya.

Aturan yang Benar
Terkait beredarnya di media sosial copy Pasal 6 UU No. 42/2008 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga,” Yusril menegaskan UU No. 42/2008 tersebut sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7/2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.

Yusril menjelaskan, jika dilihat dari sudut Hukum Tata Negara bahwa tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana untuk berhenti atau cuti itu adalah aturan yang benar. Sebab, jika diatur akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.

Yusril mencontohkan, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Demikian halnya jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan.

“Kalau ini terjadi, maka Menhan, Mendagri dan Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru,” terang dia.

Kerawanan Politik
Kalau hal seperti di atas terjadi setiap lima tahun, lanjut Yusril, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sebab,Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi.

“Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya,” kata Yusril mengingatkan.

Karena itu Yusril berpendapat bahwa Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.

Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU No. 42/2008 yang sudah tidak berlaku tersebut, kata Yusril adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, “Khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang,” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here