Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti terkait surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang permintaan bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk membantu bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat beredar luas di media sosial.
Fahri Hamzah menyebut, permintaan Kemendagri itu tidak akan mudah direalisasikan. Sebab bantuan itu diambil dari APBD Perubahan.
“Jika surat itu benar, intinya Kemendagri menginstruksikan kepada pemda seluruh indonesia utk membantu keuangan pemda NTB yg di ambil dr sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah. Catatan, tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda. Sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal,” jelasnya dalam akun Twitter @fahrihamzah, Selasa (21/8/2018).
Menurutnya, surat yang diteken tanggal 20 Agustus itu juga menjadi indikasi bahwa pemerintah pusat mau lepas tangan. Ini arena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain karena kondisi keuangan pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu.
“Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional,” sambungnya.
Selain itu, surat tersebut juga mengisaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga, lagi-lagi harus meminta ke daerah.
“Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?” jelas Fahri.
Jika pemerintah pusat mau lempar handuk, sambungnya, maka lebih baik terbuka dan jujur.
“Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara nggak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta berbagai daerah ikut bergotong royong membantu pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi bencana gempa.
Hal ini merupakan hasil koordinasi Mendagri dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei terkait penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok, NTB.
Salah satu bahasan yang mengemuka dalam koordinasi tersebut adalah mengenai perlunya penanganan secara lebih cepat dan cermat. Sebab masyarakat yang menjadi korban gempa membutuhkan penanganan segera.
“Saya kira hari ini kami membuat radiogram hasil koordinasi kami dengan Pak Willem, bahwa kalau BNPB pesan-beli lagi peralatan itu perlu waktu, maka kami minta pada BPBD di daerah yang dekat dengan NTB mengirimkan segera apa yang dia punya,” kata Tjahjo, Selasa (21/8/2018).
