Gempa Lombok Tidak Ditetapkan ‘Bencana Nasional’, Ini Sebabnya

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho

Jakarta, PONTAS.ID – Banyaknya pihak yang menginginkan status bencana gempa Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional seperti yang ramai di media sosial, ditanggapi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB).

Sebagaimana diketahui, kewenangan penetapan status bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota.

“Yang utama adalah penanganan terhadap dampak korban bencana,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui keterangan resminya kepada PONTAS.id, Senin (20/8/2018).

Sutopo menegaskan, potensi nasional saat ini masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini kata dia, skalanya sudah nasional.

Pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. “Perkuatan itu adalah bantuan anggaran, pengerahan personil, bantuan logistik dan peralatan, manajerial dan tertib administrasi,” terang dia.

Terkait bencana Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional pada saat itu karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya, sehingga menyerahkan ke Perintah Pusat.

“Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja,” jelas Sutopo.

Bantuan Internasional
Selain itu, dengan adanya status bencana nasional maka terbukanya pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan. Ini kata dia, adalah konsekuensi Konvensi Geneva.

“Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,” kata dia mengingatkan.

Sutopo menambahkan, Pemerintah juga memiliki dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp.4 triliun yang siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Jika kurang, kata dia, Pemerintah siap menambahkan dengan melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Sebab, kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp.7 triliun.

“Bahkan Presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan penangan dampak gempa Lombok. Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota serta tentu saja yang paling penting kepada masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Hendrik JS

Previous articleMenpar Kembali Aktivasi Crisis Center untuk Lombok
Next article‘Main Perempuan’, Empat Pebasket Jepang Dipulangkan dari Asian Games

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here