BNPB Bantah Bantuan Gempa Lombok Tertahan, Begini Penjelasannya

Kiriman bantuan yang diterima PT Pos Indonesia di Mataram, NTB, terus didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa Lombok

Jakarta, PONTAS.ID – Keluhan masyarakat terdampak gempa Lombok terkait tertahannya bantuan yang berasal dari BNPB dan Presiden RI yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dipastikan tidak benar. Keluhan yang disampaikan masyarakat ini beredar luas di jejaring media sosial.

“BNPB telah menanyakan langsung ke PT. Pos Indonesia, petugas di gudang logistik Posko Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Lombok di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, dan pejabat BPBD Provinsi NTB. BNPB terus hadir menangani dampak gempabumi Lombok sehingga mengetahui semuanya,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, melalui keterangan resminya kepada PONTAS.id, Jumat (17/8/2018).

Dijelaskan Sutopo, PT. Pos Indonesia memang menggelar membantu pengiriman bantuan berupa barang dan donasi uang secara gratis dari seluruh wilayah Indonesia sejak 29 Juli hingga 16 Agustus 2018.

Namun, pengiriman gratis tersebut harusnya ditujukan ke ‘Posko Bencana Alam Lombok’ di Kantor Pos Kota Mataram. Ternyata, banyak pihak pengirim bantuan yang menuliskan alamat pribadi pada alamat tujuan kiriman.

“PT. Pos Indonesia juga telah menambah personil dan armada untuk pemrosesan dan distribusi bantuan dengan memaksimalkan sumberdaya internal dan tenaga eksternal. Sesuai prosedur, bantuan dari masyarakat yang ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok langsung diserahkan ke BPBD Provinsi NTB,” imbuhnya.

Lokasi Terpencar
Sementara untuk bantuan dengan alamat pribadi, lanjut Sutopo, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai alamat pada paket kiriman namun diperkirakan akan terlambat. Sebab Kantor Pos Mataram mengutamakan bantuan yang ditujukan ke Posko Bencana Alam sesuai dengan tujuan awal.

“Selain itu, kondisi jalan rusak dan alamat pribadi yang dikirimkan banyak terpencar di Lombok,” kata dia.

Sutopo memastikan, BPBD NTB telah mencatat nama pengirim, alamat pengirim, dan jenis barang yang diterima. Selanjutnya barang tersebut disortir sesuai jenis dan jumlahnya untuk ditampung di Gudang BPBD NTB.

Dari Gudang BPBD NTB kemudian disalurkan ke tiga titik penyaluran yaitu: Gudang Logistik Pos Tanggap Darurat Kabupaten/Kota, Gudang Logistik Posko Tanggap Darurat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Posko ini adalah posko induk yang melayani semua kabupaten/kota terdampak.

“Sebagian disalurkan langsung ke pengungsi menggunakan sesuai dengan titik pengungsi yang memerlukan bantuan. Semua barang yang diterima dan dikirimkan tercatat untuk tertib administrasi,” tegasnya.

Kerja Ikhlas
Ditambahkan Sutopo, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 sesuai data kolekting di PT Pos Indonesia, terdapat jumlah bantuan 667.167 Kg. Jajaran PT Pos Indonesia terus berupaya menuntaskan pengiriman bantuan ke BPBD maupun ke alamat pribadi baik siang maupun malam dengan ikhlas.

“Jadi tidak benar bahwa bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan dari BPBD atau BNPB. Bahkan diklaim sebagai bantuan Presiden,” katanya.

BNPB kata Sutopo, telah mengirimkan 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo untuk penanganan gempa Lombok. Jika kurang akan dikirimkan lagi. Selain itu, bantuan dari masyarakat melalui Posko TNI dari Gudang Logistik di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Adi Sumarmo Boyolali terus disalurkan dengan 8 pesawat Hercules TNI.

“Sekali lagi, apa yang beredar di sosial media adalah tidak benar. Banyak sekali hoax dan informasi yang menyesatkan masyarakat selama penanganan darurat gempabumi Lombok. Dimohon masyarakat saat menerima informasi atau berita yang beredar tidak langsung ikut-ikutan menyebarkan di sosial media,” pungkas Sutopo.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan informasi maupun berita dapat menghubungi Call center Posko Tanggap Darurat Gempabumi Lombok di Kecamatan Tanjung Lombok Utara dengan nomor 0853 3863 0789 dan 0859 6147 2837. Call Center Pospenas (Pos Pendamping Nasional) 0853 3365 6353.

Editor: Hendrik JS

Previous articlePemilihan Ari Dono Sebagai Wakil Kapolri Sudah Konsultasi ke Presiden
Next articleIjin Operasi LRT Masih akan Dibahas Pekan Depan