Lelang Sistem Kocok Sudin Orda Jakarta Utara Tuai Protes dari Pengusaha

Jakarta, PONTAS.ID – Pengusaha Jakarta Utara mengeluhkan sistem pengadaan barang dan jasa di Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara. Pasalnya, sistem arisan atau “Sistem Kocok” dinilai menabrak prinsip pengadaan barang atau jasa yakni: transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Hal ini merujuk Pasal 6 Poin c, d, e, f, dan g,  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Masak mengelola proyek pakai sistem kocok? Harusnya seluruh petusahaan yang memenuhi syarat diundang dan diminta bersaing dengan fair. Bukan malah dibagi-bagi seperti arisan,” kata salah seorang pengusaha Jakarta Utara Arlen Sitorus kepada PONTAS.id, Rabu (15/8/2018).

Arlen menambahkan, dalam pengadaan barang atau jasa si Sudin Orda Jakarta, pihaknya juga mencium aroma tidak sedap, lantaran pengusaha yang ditunjuk oleh Sudin adalah pengusaha yang selama ini memiliki kedekatan khusus dengan pihak Sudin.

“Kami melihat pengusaha yang ditunjuk itu-itu saja dari dulu sampai sekarang. Ini sama saja dengan menghilangkan prinsip kompetisi yang adil,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Kasi Sarana dan Prasarana Sudin Orda Jakarta Utara, Suhaemi mengatakan apa yang mereka lakukan merupakan mekanisme internal dengan melibatkan panitia pengadaan barang/jasa sudin Orda Jakarta Utara.

“Ada ratusan perusahaan yang masuk, sementara kue yang mau dibagi tidak banyak, tentu kami harus menggunakan mekanisme internal agar tidak tidak membuat kegaduhan,” kata Suhaemi menjawab PONTAS.id di Kantor Sudin Orda Jakarta Utara, Kamis (16/8/2018).

Adapun prosesnya lanjut Suhaemi, dengan menandai perusahaan yang memenuhi syarat administrasi. Setelah itu, pihaknya dengan izin Kepala Suku Dinas Orda, Heru Heryanto, memilah perusahaan yang pernah bekerjasama dengan Sudin Orda Jakarta Utara dengan memilih perusahaan yang memiliki kinerja baik serta tidak masuk dalam daftar hitam.

“Kepada perusahaan-perusahaan yang kami seleksi ini lah kami tunjuk untuk melaksanakan. Kalau ditanya soal rujukan aturan memang tidak ada, ini mekanisme internal kami,” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleJokowi Dorong Upaya Pemberantasan Korupsi
Next articleDPR: Jangan Salahkan Krisis Turki soal IHSG dan Rupiah Anjlok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here