Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno menilai tak ada yang perlu dipermasalahkan, soal tindakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang melakukan pencopotan sejumlah walikota di Jakarta, termasuk cara pencopotannya yang menggunakan aplikasi pesan Whatsapp (WA).
Pencopotan jabatan walikota melalui aplikasi WA tersebut sebelumnya diakui oleh Bambang Musyawardana, saat dirinya menjabat sebagai Walikota Jakarta Timur (Jaktim). Dia bahkan mengaku tak pernah mendapatkan penjelasan dari Gubernur atau Wagub DKI sejak dicopot hingga sekarang.
Menanggapi keluhan Bambang itu, Sandiaga lantas menegaskan bahwa Tidak ada prosedur yang dilewati dalam pemberhentian pejabat, termasuk kepada Bambang sebagai Walikota Jaktim saat itu. Meski mengirimkan surat melalui WA, Sandi memastikan seluruh prosedur pergantian pejabat DKI dilalui dengan baik.
“Zaman now ya. Menurut saya selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur dijalankan sesuai apa yang sudah digariskan melalui sistem personalia di DKI. Sistem pembagunan human capital SDM yang secara baku di DKI itu dilakukan secara ketentuan,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Dia pun menambahkan, bahwa keputusan untuk mencopot Bambang dari jabatannya itu, telah dipertimbangkan secara matang. Semua proses pencopotan pun, telah dilakukan secara terbuka. Karena itu, pencopotan Bambang dan beberapa jabatan lainnya merupakan hal yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Jakarta lebih baik.
“Kita enggak melihat ini secara personal atau emosional. Ini hal yang sudah diumumkan jauh-jauh hari, terbuka juga. Ini kan awal dari rotasi penyegaran, jadi enggak surprise sebenarnya. Semua berdasarkan ketentuan, dan semua saya punya hubungan baik dengan wali kota, kepala dinas,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan bahwa mereka akan menyelidiki proses pergantian wali kota di DKI Jakarta. Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi bahkan mengakui jika pihaknya menerima aduan dari pihak yang merasa keberatan atas proses tersebut.
Namun dia enggan mengungkap lebih lanjut pihak yang keberatan tersebut. “Adalah yang mengadu. Ada toh yang keberatan, masak nggak ada. Ya memang (diselidiki) kami selesaikan dalam proses. Kami minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” kata Sumardi, saat dihubungi wartawan, Senin (16/7/2018).
Sumardi menuturkan telah memanggil Badan Kepegawaian Daerah. Pihaknya masih menunggu dokumen mengenai pergantian wali kota tersebut. “Plt-nya Kepala BKD, kami mintai keterangan sudah datang juga. Tapi memang kan ini tapi dokumen belum disertakan semua. Kita tunggulah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akan memanggil Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, terkait pergantian wali kota. Prasetio mengaku menemukan fakta beberapa wali kota yang dicopot tidak diberi posisi pengganti.
“Memang ada beberapa wali kota dilantik karena usia. Tapi ditaruh di mana kek, ditempatkan dulu, baru dilantik. Ini kan nggak, ini dilantik, ini digeletakin,” kata Prasetio di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (16/7/2018).
Prasetio mengaku tidak mengetahui alasan wali kota yang diganti tidak diberi posisi lain. Dia berjanji akan memanggil pihak eksekutif untuk mengkonfirmasi hal itu. “Kalau tahu saya akan bertanya ke eksekutif. Kan kalau eselon dua kan (pensiun) 60 tahun. Akan panggil, akan dipanggil,” ucap Prasetio.
Editor: Risman Septian
