Jakarta, PONTAS.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembersihan sampah plastik di seluruh dunia. Mereka menambahkan negara di Asia Tenggara paling besar menyumbang sampah plastik di laut, Indonesia salah satunya.
Selain Indonesia, ada Thailand, Filipina, dan Vietnam yang juga menyumbang sampah plastik terbanyak. Mayoritas sampah plastik berupa kantung dan botol.
Di tingkat global, sekitar 8 juta ton sampah dibuang ke laut saban tahun.
“Limbah tersebut membunuh kehidupan laut dan masuk ke dalam rantai makanan manusia,” ungkap Program Lingkungan PBB melaporkan, seperti dilansir dari AFP, Selasa (5/6/2018)
Lima negara Asia, yakni Indonesia, Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Thailand menyumbang sekitar 60% limbah plastik di samudra.
Ekonomi kelima negara ini dilaporkan menciptakan ledakan permintaan bagi produk konsumen.
“Sayangnya tidak diimbangi dengan infrastruktur manajemen sampah untuk mengatasi lonjakan limbah plastik,” lapor Lembaga Ocean Conservancy and McKinsey Center for Business and Environment pada 2015 silam.
Tiga tahun usai laporan dikeluarkan, darurat sampah diberlakukan di Bali, Indonesia. Sementara Pemerintah Filipina memutuskan menutup pulau wisata Boracay.
“Langkah ini menunjukkan pemerintah di kedua negara mulai mengakui dampak buruk dari limbah plastik,” ucap Susan Ruffo dari Ocean Conservancy.
Meski demikian, menurut Ruffo, tanggung jawab membersihkan lingkungan dari sampah plastik bukan hanya milik pemerintah, namun juga masyarakat. Dia menambahkan warga sipil juga harus berperang melawan sampah plastik.
Susan menuturkan di Thailand setiap tahun diproduksi 2 juta ton plastik. Militer sempat menempatkan manajemen sampah sebagai prioritas saat mengambil alih kekuasaan. Nyatanya, hal tersebut tidak terealisasi.
Sedangkan Indonesia menempati negara kedua terburuk dalam manajemen plastik. Indonesia telah menganggarkan US$1 miliar per tahun untuk mengurangi sampah plastik sampai 70% pada 2025 mendatang.
Tidak hanya itu, sempat ada pemberlakuan pajak terhadap kemasan plastik, namun ditentang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto karena dinilai merugikan usaha minuman dan makanan setempat.
Editor: Idul HM
