Sukmawati, Rocky Gerung dan Pasal Karet SARA

Ketua SETARA Institute, Hendardi (tengah)

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua SETARA Institute, Hendardi kembali menyoroti Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian atas dasar SARA serta Pasal 156a KUHP soal delik penodaan agama. Keduanya dinilai sebagai pasal karet lantaran tidak memiliki batasan serta ukuran yang jelasa (presisi).

Persoalan ini menyusul pelaporan salah seorang Akademisi UI, Rocky Gerung, ke Polda Metro Jaya. Rocky juga merupakan salah satu pendiri SETARA Institute.

“Dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun,” kata Hendardi dalam komentar persnya yang diterima PONTAS.id, Kamis (12/4/2018).

Sejak awal SETARA Institute, lanjut Hendardi, menganggap bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia.

“Kasus Rocky dan juga Ade Armando, adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” katanya.

Menurut dia, apa yang dikatakan Rocky tentang diksi ‘fiksi’ adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika.

Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu, lanjut Hendardi.

Sebagai pengetahuan pula, sambung Hendardi, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana, “Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dll,” terangnya.

Kasus Keranjang Sampah
Untuk itu, Hendardi berharap Kepolisian tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebebasan merupakan hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan untuk dipasung.

“Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi,” katanya mengingatkan.

Agar laporan kasus-kasus seperti itu tidak menjadi keranjang sampah terlebih karena didasari oleh motif-motif politik, Polri kata Hendardi mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

“Karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” pungkasnya.

Bukan Istilah HAM
Sebelumnya, SETARA Institute juga menyoroti kasus yang dialami Sukmawati Sukarno saat membaca puisi “Ibu Indonesia.”

Menurut Hendardi, niat jahat (means rea) dan konteks dimana Sukmawati menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.

“Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama. Meskipun dalam disiplin HAM tidak dikenal istilah penodaan agama,” kata Hendardi kepada PONTAS.id, beberapa waktu lalu

Namun demikian, lanjut Hendardi, perlu diingat oleh semua pihak bahwa due process of law tuduhan kasus-kasus penodaan agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 sebagai genus Pasal 156a KUHP, musti dilakukan secara bertahap, dengan diawali peringatan dan teguran.

“Pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan,” katanya.

Hendardi menambahkan, jika membaca substansi puisi Sukmawati secara jernih sebenarnya tidak ada substansi yang benar-benar bermasalah dari sisi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

“Puisi Sukmawati yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktualnya sebenarnya memang ada,” kata Hendardi ketika itu.

Editor: Hendrik JS

Previous articleProduksi Jagung Meningkat, Petani NTT Apresiasi Bantuan Kementan
Next articlePerayaan HUT Pancasila Dua Bulan Lebih, Ini Penjelasan BPIP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here