Tanggapi Puisi Sukmawati, SETARA Soroti Pasal Penodaan Agama

Ketua SETARA Institute, Hendardi (tengah)

Jakarta, PONTAS.ID – Puisi Sukmawati Sukarnoputri yang memuat kata ‘azan’ dan ‘cadar’ menjadi kontroversi. Bahkan sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke kepolisian atas dugaan melanggar pasal penodaan agama.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mencontohkan kasus pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu.

Menurut dia, niat jahat (means rea) dan konteks dimana Sukmawati menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.

“Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama. Meskipun dalam disiplin HAM tidak dikenal istilah penodaan agama,” kata Hendardi dalam komentar persnya yang diterima PONTAS.id, Rabu (4/4/2018).

Namun demikian, lanjut Hendardi, perlu diingat oleh semua pihak bahwa due process of law tuduhan kasus-kasus penodaan agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 sebagai genus Pasal 156a KUHP, musti dilakukan secara bertahap, dengan peringatan dan teguran.

“Pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan,” katanya.

Ekspresi Seni
Hendardi menambahkan, jika membaca substansi puisi Sukmawati secara jernih sebenarnya tidak ada substansi yang benar-benar bermasalah dari sisi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

“Puisi Sukmawati yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktualnya sebenarnya memang ada,” kata Hendardi melanjutkan.

Pihaknya kata Hendardi, menyadari bahwa dalam situasi sosial yang terbelah, isu semacam ini menjadi pemantik yang efektif untuk kembali membelah masyarakat. Apalagi di tengah kontestasi politik Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019, “Politisasi dipastikan akan menguat,” terangnya.

Reformasi Hukum
Untuk itu dia mengharapkan, agar tidak menguras energi publik dalam kontroversi ini, klarifikasi yang dilakukan keluarga Sukarno pada Selasa (3/4/2018), dapat meredakan situasi, termasuk melalui penjelasan dari Sukmawati.

“Sementara, atas pengaduan yang sudah disampaikan, secara prosedural biarkan polisi bekerja memproses laporan yang sudah masuk tanpa perlu tekanan yang sarat motif politiknya,” jelas Hendardi.

Hendardi juga berharap, pelaporan Sukmawati juga mempertegas momentum perlunya segera mereformasi hukum penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia, “Sehingga ada batasan jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan ekspresi warga,” pungkasnya.

Editor: Hendrik JS

Previous articleHIPMI Diminta Ikut Sukseskan Indonesia Hadapi Revolusi Industri 4.0
Next articleIDI Masih Bungkam Terkait Pemberhentian Dokter Terawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here