Jakarta, PONTAS.ID – Desakan dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempersiapkan pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dipertanyakan oleh para anggota komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan.
Pasalnya, masa pensiun Gatot baru habis pada Maret 2018 serta mekanisme pergantian tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Anggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi mempertanyakan desakan LSM tersebut. “Kasih tahu mereka, nggak usah sok begitu deh. Proses penggantian Panglima TNI itu ada prosedurnya dan sedang dijalankan oleh pemerintah. Biarkan saja Presiden menggunakan hak preogratifnya mengusulkan nama Panglima TNI. Santai aja kenapa sih?,” kata Elnino saat dihubungi, Selasa (14/11/2017).
“Memangnya kepentingan mereka apa pakai desak-desak Presiden segala? Memangnya mereka punya jagoan untuk jadi Panglima TNI? Sekalian saja ngomong sama Presiden, ‘Pak Jokowi, kami mau si Fulan jadi Panglima’. Gitu saja,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Apabila Presiden menuruti permintaan mereka, Elnino menilai Presiden takut atas desakan tersebut. ‎”Kalau Presiden ngikutin apa kata mereka, itu berarti presiden takut atau taat kepada mereka. Begitu saja. Sederhana kok,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi meminta kepada semua pihak agar tidak perlu repot-repot mendesak Presiden agar segera mencopot Panglima TNI. Sebab, masa bakti Panglima TNI sendiri sudah ada waktunya.
‎”Saya rasa Presiden tidak perlu di desak-desak. Beliau lebih paham momentumnya, karena kan Panglima TNI itu dibawah komando beliau,” kata Bobby Adhityo Rizaldi.
Sebelumnya, Ketua Setara Institute, Hendardi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti posisi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret tahun depan. Alasannya, banyak persoalan yang dihadapi TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Gatot tidak terjawab, seperti soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.
Padahal, lanjut dia, TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara yang performanya menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara. “Menyimak jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Gatot sesegera mungkin yang akan pensiun pada Maret 2018. Tetapi sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo,” kata Hendardi, dalam keterangan pers, Senin (13/11/2017).
Selain proses di DPR yang cukup lama, tambah Hendardi, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya.
Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, kata dia, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden.
“Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang,” jelasnya.
Penulis: Luki Herdian
