Bosan dengan Janji, Warga Sinjai Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Kondisi jalan akses utama warga Desa Turungan Baji, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjau, Sulawesi Selatan

Jakarta, PONTAS.ID – Alam, yang mengaku warga Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, dia bersama warga keberatan dengan pembangunan jalan baru (Balabbara) yang saat ini tengah dikerjakan instansi terkait, lantaran tidak tepat sasaran.

“Jalan baru yang dibangun di areal perhutanan dan bukan areal pemukiman. Sementara, jalan lama (Sappiareng) yang rusak parah dan berlobang tidak diperbaiki. Padahal jalan tua tersebut merupakan jalan akses utama warga. Selain itu, jalan baru yang dibangun tanpa melalui kesepakatan dengan warga pemilik lahan,” kata alam, ketika dihubungi PONTAS.id, Kamis (12/4/2018).

Akibatnya, Alam pun terpaksa mengirimkan Surat Terbuka, agar persoalan kesenjangan pembangunan yang dialami warga dapat diselesaikan dan memberi solusi yang tepat sasaran bagi warga sekitar.

Begini isi surat Alam:

Surat Terbuka Kepada Yth, Bapak Presiden Joko Widodo

Assalamu’alaikum…Warahmatullahi, Wabarakatuh…

Dengan ini, kami masyarakat pelosok negeri di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan melayangkan surat terbuka kepada presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo (Jokowi).

Kami pahami bersama bahwa kedamaian adalah suatu hal yang sangat diinginkan. Olehnya itu, kami layangkan surat ini demi mencapai kedamaian atas beberapa persoalan yang kami alami namun tak kunjung usai.

Sedikit kami akan mengulas kronologi singkat tentang bukti-bukti kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah setempat (Desa) yang berpotensi menciptakan konflik di tempat kami.

Mulai dari sejarah, Turungan, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai adalah merupakan bagian dari sejarah hadirnya Kabupaten Sinjai dan bagian atas terbentuknya bumi Nusantara yang kini dikenal dengan sebutan Indonesia.

Namun adakah pejabat yang pernah berfikir tentang hal itu? atau pernahkah pemerintah memikirkan keberlangsungan hidup kami?

Dari dulu nenek moyang kami selalu mengimpikan tentang jalanan yang layak, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun kami bersabar menanti tetesan berkah dalam bentuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

Namun sampai hari ini belum juga nampak. Justru hanya janji-janji politik yang kami terima. Apalagi sekarang musim pilkada 2018, dimana para calon kepala daerah sangat tertarik melihat persoalan di kampung kami sebagai lahan basah untuk menebar janji-janji.

Kami merasa hanya menjadi ladang subur bagi para politisi demi meraih suara. Yang kemudian akhirnya mengabaikan kami dengan dengan sangat licik.

Jalanan kami semakin hari kian parah, bahkan sudah seperti sungai kekeringan, batu-batunya yang cadas, berlubang dan membuat kami tak lagi bisa berkendara dengan tenang saat melewatinya.

Hal tersebut juga membuat generasi muda terpaksa jalan kaki menuju tempat pendidikan (sekolah) nya. Namun tak juga diperbaiki oleh penguasa. Wajar kami sebagai warga menilai perlakuan ini kejam akibat keserakahan penguasa yang hanya datang untuk menebar janji.

Bila musim kampanye, kami selalu menjadi tempat para elit politik menanam janji-janji palsu, janji-janji busuk. Yang seandainya semua janjinya mau ditepati, maka aspal sudah setinggi lutut di kampung kami.

Namun, itu hanya utopia bagi kami, itu hanya mimpi kami sebagai masyarakat miskin, yang dimiskinkan secara perlahan oleh negara.

Beberapa bulan terakhir ini, polemik semakin membesar dan semakin membuat kami sedih bercampur kecewa, saat mendengar kabar kalau jalanan kami dipindahkan ke Balabbara. Sementara jalanan poros semula (Sappiareng) hanya dijadikan jalan desa.

Hati kami seperti teriris sembilu. Kami merenung, begitu tegakah pemerintah menganak tirikan kami yang sangat taat bayar pajak?

Kami tidak sempat membayangkan, begitu teganya pemerintah yang makan dari hasil keringat dan darah kami, tiba-tiba mengalihkan jalanan kami ke Balabbara, padahal di sana tidak ada pemukiman, tidak ada pembayar pajak yang menggaji pejabat, tidak ada kemajuan ekonomi lokal. Dan kami hanya akan jadi penonton bila hal itu diteruskan. 

Tidak akan ada kemajuan ekonomi lokal. Hanya orang luar yang kenyang dan kaya sementara kami hanya akan menjadi penonton miskin dan tambah miskin hingga mati melarat, akibat kesewenang-wenangan penguasa.

Belum lagi dalam konteks etika lingkungan, jalanan di Balabbar akan membuat kami mati secara perlahan. Lama-kelamaan bila sudah banyak orang lewat di sana, akan banyak rumah di sana, akan banyak orang di sana maka semua limbah dan bencananya akan mengalir dan membunuh kami yang di bawah.

Kami menolak semua itu, kami menolak pengalihan jalan. Sehingga kami pernah menanam pisang sebagai sindiran hangat kepada pemerintah. Kami sudah dua kali melakukan aksi damai namun juga tak ada tanda-tanda keberpihakan pemerintah.

Padahal, beberapa bulan yang lalu (2/1/2018) bupati Sinjai masih dijabat Sabirin Yahya , didampingi Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar, Plt. Sekdakab. Sinjai, Akbar Mukmin serta jajarannya berjanji akan menindaklanjuti. Faktanya, kembali hanya janji-janji politik yang diperdengarkan.

Sebab sampai hari ini, kami tidak melihat solusi dari pemerintah, justru kami merasa semakin dikucilkan dan merasa dikhianati penguasa.

Pak Presiden yang kami hormati, kalau jalanan di atas (Balabbara) tetap akan dikerjakan, akan memantik konflik. Sebab mengembalikan jalan poros di kampung kami, adalah HARGA MATI bagi kami. 

Kami juga pernah melayangkan pernyataan sikap namun tidak ditindaklanjuti, bahkan petisi warga yang ditandatangani lebih 300 orang diabaikan.

Hal ini seolah menunjukkan kalau pemerintah daerah memang menginginkan konflik terjadi di kampung kami.

Hari Kamis (22/3/18) menjadi hal yang bersejarah bagi kami karena terpaksa memagari jalan yang menurut kami itu adalah hak kami yang dibayar pajaknya. Selain itu, kami juga menanam pohon pisang di atasnya.

Namun pada hari Sabtu, (24/3/2018) ada yang berani menebang pisang kami dan mencabut pagarnya.

Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta kepada Presiden Joko Widodo yang terhormat untuk turun tangan langsung, karena kami sudah tidak percaya dengan pemerintah daerah.

Kami sudah muak dengan mereka, justru kami hanya dibodohi oleh mereka demi merampas hak kami dan membunuh kami secara perlahan. 

Sinjai, 12 April 2018

Terima Kasih

Editor: Hendrik JS

Previous articleMA Hormati Putusan Hakim Praperadilan Kasus Century
Next articlePrabowo Paling Siap Melawan Jokowi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here