Komisi III: Netralitas Polri di Pilkada Mutlak

Aboebakar Al Habsyi (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan netralitas Polri dalam Pilkada serentak, Rabu (27/6/2018) hari ini merupakan hal yang mutlak.

“Sebagai Anggota Komisi III yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia saya perlu memberikan catatan khusus dan mengingatkan mengenai arti penting netralitas Polri dalam Pilkada kali ini,” kata Aboe dalam keterangan pers.

“Sehingga aparat dapat menghindari sikap atau tindakan yang dapat dilihat sebagai keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. Supaya dapat dihindari pula langkah-langkah yang dapat dinilai bermuatan politis,” tambahnya.

Aboe menjelaskan, instrumen hukum yang mengatur netralitas polri merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat UUD 1945 dan TAP MPR.

“Pada Pasal 30 ayat (2) hingga ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI dan PolĀ¬ri harus netral karena tugas mereka sangat strategis. Demikian juga pada pasal 10 Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” jelasnya.

Selain pada dua instrumen hukum tersebut, sambung anggota dewan dapil Kalimantan Selatan ini, netralitas Polri dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Pasal tersebut menegaskan beberapa hal, yakni Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, setelah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas kepolisian,” terangnya.

“Ketentuan ini mempertegas bahwa hak politik anggota Polri untuk dapat berkontestasi dalam Pilkada hanya dapat digunakan ketika yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota aktif,” papar Politisi PKS ini.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ketentuan netralitas Polri juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Menurut Pasal 71 UU Pilkada tersebut, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tukasnya.

Previous articleGubernur DKI Keluarkan Seruan Pemasangan Atribut Asian Games 2018
Next articleMasyarakat Diminta Hindari Provokasi Bernuansa SARA di Pilkada Serentak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here