Darurat, Alih Fungsi Lahan Setiap Tahunya Naik Secara Signifikan

Lahan Pertania, (Foto: Ist)

Jakarta,PONTAS.ID – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian umumnya terjadi di wilayah perkotaan.(9/4)

“Ada areal sawah yang secara tata ruang sudah ditetapkan untuk perkembangan kota. Sawah-sawah itu yang kemudian beralih fungsi,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda setempat, Puguh, di Karawang, Seperti dikutip dari laman infonawacita.com,  Rabu (11/4/2018).

Puguh mengatakan, areal sawah yang tersebar di wilayah perkotaan Karawang beralih fungsi untuk kepentingan perkembangan kota, sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Untuk areal sawah diluar kepentingan pengembangan kota, ia mengatakan kalau areal sawah itu dilarang beralih fungsi.

Saat ini juga sudah ada surat edaran bupati terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayah perkotaan untuk perumahan.

Sementara itu, sejumlah daerah di sekitar Karawang terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.Alih fungsi lahan pertanian itu dianggap sebagai konsekuensi daerah yang sedang berkembang.“Kami tidak mengetahui secara pasti angka laju alih fungsi lahan pertanian itu,” kata dia.

Tapi sesuai dengan data Dinas Pertanian setempat beberapa waktu lalu, laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian mencapai 180 hektare per tahun.

Regulasi

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari Kementerian/Lembaga.

Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 adalah lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.

Merujuk data Kementerian ATR/BPN, jumlah lahan sawah di Indonesia tersedia secara spasial hingga tingkat Kabupaten/Kota, Tahun 2013 yaitu sebesar 7.750 Juta Hektar.

Sementara data terkait alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah secara empirik mencapai 150.000 – 200.000 Hektar per tahun.

Direktur Jenderal Pemanfaatan Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, mengatakan, banyaknya lahan sawah di Indonesia yang beralih fungsi menjadi ancaman tersendiri, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Misalkan saja dalam satu hektare bisa memproduksi 100 ton padi, maka bisa dibayangkan berapa juta ton yang tidak bisa diproduksi lagi karena sawah beralih fungsi,” katanya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (9/4)

Banyak hal yang membuat lahan sawah tiap tahunnya beralih fungsi, salah satunya dampak pembangunan infrastruktur jalan yang tak jarang mengorbankan keberadaan sawah.

“Yang salah itu bukan pembangunan jalannya, tapi yang terjadi setelah itu. Karena setelah jalan selesai dibangun, maka pembangunan perumahan dan gedung yang tak jarang mengorbankan sawah,” ucapnya

Tapi penegakan aturan ini belum maksimal. Menghalau laju konversi lahan tak cukup dengan undang-undang oleh pemerintah pusat. Tapi perlu sinergi dan persamaan persepsi antara instansi pemerintah daerah terkait.

Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompit saat dijumpai PONTAS.ID di Jakarta, Senin (8/4),menyatakan, Kementerian ATR berinisiatif mengendalikan lahan sawah, dengan merancang Peraturan Presiden (Perpres) tengah dirancang yang didalamnya memperketat proses pengalihan fungsi lahan pertanian produktif.

Harison mengatakan, Rencananya Perpres tersebut bakal meluncur bulan depan.

“ perlu digaris bawahi, bahwa Perpres tersebut ini mencegah alih-fungsi, melainkan memperketat prosedur alih fungsi lahan-lahan pertaniannya tersebut” jelas Harison.

Menurut Harison, hal ini sebagai bentuk perhatian penting pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani.

Editor: Idul HM

 

 

 

Previous articleKominfo Diminta Tegas Ke Provider
Next articleKomisi I Jadwal Ulang Rapat dengan Facebook Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here