Kementerian ATR/BPN Dorong Perpres Perketat Alih Fungsi Lahan

Jakarta, PONTAS.ID – Ketahanan pangan sudah  merupakan perhatian penting pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Hal ini tertuang dalam Program Strategis Nasional Jokowi- JK.

Pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) yang memperketat proses pengalihan fungsi lahan pertanian produktif. Rencananya, peraturan tersebut bakal meluncur bulan depan.

Perpres tersebut bukan mencegah alih-fungsi, melainkan memperketat prosedur dan lahan-lahan pertaniannya. hal ini disampaikan Kepala Humas  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Harison Mocodompis kepada PONTAS.ID dikantornya, Senin (9/4/2018)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Berperan penting untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan  (LP2B) melalui penetapan LP2B yang merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Agrari dan Tata Ruang.

Lebih lanjaut, dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 merupakan lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan tanaman.

Data lahan sawah di Indonesia tersedia secara spasial hingga tingkat kabupaten-kota baru tersedia pada kondisi Tahun 2013 yaitu sebesar 7.750 Juta Hektar. Sementara alih fungsi Iahan sawah menjadi non sawah secara empirik mencapai 150.000 – 200.000 Hektar per tahun.

Dalam penyiapan tata kerja mencakup berbagai tahap yaitu, Tahap penyiapan data LP2B, melakukan koordinasi lintas K/L antara Iain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial (BIG).

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, antara lain integrasi peta sawah, dengan Peta Citra/hasil delineasi lahan sawah dari BIG.

Pada tahun 2018 Pemerintah segera memperbaharui data LP2B per kabupaten- kota serta perhitungan alih fungsi Iahan sawah menjadi non Penanian. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah juga sedang merancang dan mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan sawah.

Editor: Idul HM

Previous articlePolisi Siapkan 1.000 Personel Amankan Debat Pilgub Jatim
Next articlePremium Langka, Ini Perintah Presiden ke Pertamina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here