Pramono Bantah Terima Uang e-KTP

Pramono Anung Sekretaris Kabinet, (Foto:Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah menerima uang 500.000 dollar Amerika Serikat dari hasil korupsi proyek e-KTP. Pramono menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR RI.

Namun, jabatannya itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.

“Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis (22/3/2018).

“Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP,” lanjut dia.

Pramono juga menegaskan, dirinya tidak pernah berkomunikasi membahas e-KTP dengan saksi atau tersangka korupsi proyek e-KTP yang selama ini sudah berproses di persidangan.

Siap Diaudit

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut sejumlah jajaran elit PDIP turut kecipratan duit, termasuk Puan Maharani dan Pramono Anung.

PDIP bahkan siap diaudit untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka-mereka yang disebut tidak menerima jatah dari proyek e-KTP berujung korupsi.

“Atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto dalam keterangannya pers, Kamis (22/3/2018).

Hasto mengatakan ada upaya yang mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, Hasto mengatakan, PDIP bukan bagian dari partai penguasa di pemerintahan.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa,” katanya.

Hal itu kata dia ditunjukan dengan absennya PDIP di kursi menteri selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” ujarnya.

Dua politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung disebut turut kecipratan duit korupsi e-KTP. Hal ini disampaikan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Setnov dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Informasi penerimaan uang kepada dua politikus PDIP itu didapat dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung saat melakukan pertemuan di rumah Setnov bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Dari laporan Oka, Setnov menyebut baik Pramono maupun Puan masing-masing menerima US$500 ribu.

Belakangan Setnov meralat dollar yang diterima Pramono dan Puan bukan Dollar Amerika Serikat, melainkan Dollar Singapura.

Selain keduanya, dua politikus PDIP lainnya yang disebut Setnov turut menerima, yakni Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.

Kemudian pihak lain yang juga disebut Setnov mendapat jatah serupa, yakni eks pimpinan Komisi II Chairuman Harahap, serta mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng dan Tamsil Linrung.

Previous articleYakin Teman Tapi Menikah?
Next articleKaum Millenial Lebih Suka Gunakan Kartu Kredit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here