Batam, PONTAS.ID – Hingga saat ini masih ditemukan banyak kasus warga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda di berbagai daerah di Indonesia. “Masih banyak yang NIK ganda, salah satu faktornya karena punya e-KTP dobel, bisa dua, tiga atau lebih,” katanya di Batam, Jumat, Jumat (2/2/2018).
Tjahjo pun meminta aparat pemerintahan terkait merekam ulang data penduduk yang memiliki NIK Ganda untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan data warga dengan NIK ganda saat pemilihan umum, “Saya minta merekam ulang kembali agar bisa tahu mana alamat asli,” kata Tjahjo.
Meski demikian, Tjahjo mengatakan saat ini 97 persen penduduk sudah mengikuti perekaman data untuk KTP elektronik dan mengimbau warga yang belum mengikuti perekaman agar segera mengurusnya.
Sebelumnya. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan saat ini ada dua juta penduduk Indonesia yang memiliki NIK ganda. “Dua tahun enam bulan saya jadi Dirjen dan data NIK ganda tersebut ditemukan sejak perekaman pertengahan 2015 hingga 2017,” kata Zudan di Pekanbaru, Riau Kamis (1/2/2018).
Ia menyebut adanya unsur kesengajaan dalam hal NIK ganda lantaran warga sendiri yang mengurus KTP ganda tersebut diurus di wilayah berbeda. “Hal ini terjadi akibat keinginan masyarakat untuk memiliki KTP ganda, maka saat sistem KTP elektronik diberlakukan maka kelihatan,” ujarnya. (Knt)
Editor: Hendrik JS
