TGUPP, Balas Budi Anies Sandi Korbankan Uang Rakyat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno

Jakarta, PONTAS.ID – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan dan Sandiaga Uno digaji langsung dari Anggaran dan Pendapatan Belanda Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Padahal, semasa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) yang kini telah menjadi Presiden, dan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta Djarot Saiful Hidayat, TGUPP digaji dari uang operasional Gubernur, bukan langsung dari APBD yang pada dasarnya adalah uang milik rakyat Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan pun melontarkan kritik keras terkait mekanisme perekrutan TGUPP oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

“Kami melihat TGUPP ini tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies saat pilkada lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional. Janji kampanye untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sudah tidak sesuai lagi,” kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di kantornya dalam konferensi pers 100 Hari Kinerja Anies-Sandi, Rabu (24/1/2018).

Gembong didampingi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi beserta jajaran partai berlambang banteng itu.

Balas Jasa Politik
Sebagaimana diketahui, sejumlah nama yang masuk TGUPP pernah dekat dengan Anies-Sandi sejak masa kampanye. Ketua TGUPP bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjijanto adalah ketua tim dewan pakar kampanye Anies-Sandi. Selain itu, anggota TGUPP bidang harmonisasi regulasi Rikrik Rizkiyana merupakan mantan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Ditambahkan Gembong, pihaknya menilai, TGUPP bisa saja fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dicontohkan, dalam struktur organisasi TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi fungsinya hampir sama dengan Inspektorat DKI Jakarta.

“Dana publik semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk balas jasa politik,” kata Gembong.

Saat kepemimpinan Jokowi-Ahok hingga Djarot, TGUPP dibentuk untuk menampung eselon II yang digeser dari posisi kepala dinas. Gajinya pun diambil dari dana operasional gubernur.

Editor: Hendrik JS

Previous articlePolsek Rappocini Bekuk Tiga Pelaku Curas
Next articlePiala Presiden 2018, Persija Bungkam Borneo FC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here