Jakarta, PONTAS.ID – Marsekal Hadi Tjahjanto turut memaparkan potensi ancaman keamanan negara dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI, Rabu (6/12/2017).
Di samping lima potensi ancaman keamanan negara yang disoroti, Hadi juga menyampaikan potensi konflik komunal berbasis SARA dinilai berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan.
“Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada,” kata Hadi dalam paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Lebih jauh, kata dia, era reformasi demokrasi politik seringkali mengarah pada liberalisasi yang berpotensi menjadi liberal dilemma atau tyranny of majority. Kondisi tersebut harus dikelola secara bijaksana.
“Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan,” tutur Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu.
